Bagaimana Mengukur Kriminalitas dan Penanganan Perkara di NTT?

Data resmi menunjukkan pertanyaan tentang keamanan di Nusa Tenggara Timur dapat dijawab melalui dua ukuran berbeda: jumlah tindak pidana yang dilaporkan dan kemampuan aparat menyelesaikan perkara. BPS menyediakan statistik kriminal NTT, sedangkan Polda NTT melaporkan kinerja penanganan perkara pada 2025.

Apa ukuran yang dipakai untuk melihat kriminalitas di NTT?

BPS memisahkan sedikitnya dua indikator: jumlah tindak pidana yang dilaporkan dan risiko penduduk terkena tindak pidana per 100.000 penduduk. Keduanya tidak boleh dibaca sebagai angka yang sama karena indikator kedua memperhitungkan ukuran penduduk.

Tabel BPS mengenai jumlah tindak pidana yang dilaporkan dan risiko penduduk terkena tindak pidana merupakan bagian dari statistik keadilan dan kriminalitas Provinsi NTT. Halaman statistik itu tidak, dalam hasil yang ditemukan, menampilkan angka rinci yang dapat dikutip untuk periode terbaru.

Bagaimana kinerja penanganan perkara diukur?

Polda NTT menyatakan pada konferensi pers akhir tahun bahwa gangguan kamtibmas pada 2025 menurun dibandingkan 2024. Polda juga menyebut tingkat penyelesaian perkara meningkat, tetapi hasil yang ditemukan tidak memuat angka total maupun persentasenya.

Untuk perkara di perairan, Polda NTT melaporkan penyelesaian 100 persen kasus illegal fishing sepanjang 2025. Angka ini hanya berlaku untuk perkara illegal fishing yang ditangani Polda, bukan seluruh tindak pidana di NTT.

Apa yang dapat disimpulkan dari data itu?

Jawaban yang paling aman adalah: kondisi hukum dan keamanan NTT harus dibaca dari dua sisi, yakni beban laporan pidana dan hasil penanganan aparat. Penurunan gangguan kamtibmas tidak otomatis berarti semua jenis kejahatan menurun, sementara penyelesaian 100 persen berlaku pada kategori perkara yang disebut Polda.

Kejaksaan Tinggi NTT juga memakai indikator penyelesaian perkara yang memiliki kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi dalam rencana kerjanya. Dokumen itu menargetkan penyelesaian perkara pidana umum pada tahap pra-penuntutan sebanyak 157 perkara pada 2025.

Mengapa angka perkara perlu dibaca hati-hati?

Jumlah laporan menggambarkan perkara yang masuk ke sistem, bukan seluruh kejadian yang terjadi. Sebaliknya, tingkat penyelesaian menggambarkan perkara yang ditangani aparat sesuai kategori dan periode pelaporan tertentu; angka itu tidak dapat langsung dipakai untuk mengukur seluruh rasa aman masyarakat.

Karena itu, pembaca perlu memperhatikan tiga hal: jenis perkara, periode pengukuran, serta lembaga yang menerbitkan angka. Perbedaan definisi tersebut penting ketika membandingkan data BPS, kepolisian, dan kejaksaan.

Sumber

• Humas Polri
• Badan Pusat Statistik Provinsi
• Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur