Ombudsman Desak Percepatan Huntara bagi Penyintas Gempa Manggarai
Ombudsman menyoroti lebih dari 100 warga Desa Paralando, Manggarai, yang masih tinggal di tenda mandiri. Pemerintah diminta mempercepat huntara dan memenuhi layanan dasar.
Oleh Asyinta Sastra
Editor: Mursyid Sonsang
· 2 menit baca
Manggarai — Pada 7 Oktober 2026, Ombudsman Republik Indonesia menyoroti lebih dari 100 warga di Desa Paralando, Kabupaten Manggarai, yang masih bertahan di tenda mandiri. Kondisinya dinilai belum layak untuk digunakan dalam jangka waktu lama.
Ombudsman meminta pemerintah segera menyediakan tempat pengungsian yang lebih layak dan mempercepat pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak gempa Flores. Lembaga itu juga menyoroti kebutuhan air bersih dan sarana penampungan air di Desa Paralando.
Permintaan tersebut disampaikan setelah pemantauan pelayanan publik di wilayah terdampak gempa Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat pada 28 September hingga 1 Oktober 2026. Pemantauan mencakup pengungsian, huntara, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta warga yang tinggal sebagai pengungsi mandiri.
Mengapa percepatan huntara penting bagi warga Manggarai
Warga yang masih tinggal di tenda mandiri menghadapi keterbatasan tempat tinggal dan layanan dasar. Ombudsman menyebut penyediaan tenda pemerintah dan percepatan huntara dibutuhkan sebelum musim penghujan pada November-Desember.
Selain tempat tinggal, warga memerlukan kepastian mengenai status kerusakan rumah. Ombudsman meminta proses verifikasi dan validasi dilakukan secara cepat, akurat, dan akuntabel. Warga juga perlu memperoleh informasi apakah rumah mereka masuk kategori rusak ringan, sedang, atau berat.
Di sektor layanan dasar, Ombudsman meminta pemerintah memastikan air bersih tersedia serta layanan pendidikan dan kesehatan tetap berjalan selama masa transisi menuju pemulihan. Kegiatan belajar mengajar di sejumlah desa terdampak masih berlangsung dalam kondisi terbatas.
Ombudsman menyatakan akan terus mengawal tindak lanjut pemenuhan kebutuhan dasar dan keberlangsungan pelayanan publik bagi masyarakat terdampak gempa. Percepatan tempat pengungsian layak, huntara, air bersih, serta verifikasi kerusakan menjadi kebutuhan yang perlu ditangani pemerintah.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Bencana
Manggarai Timur Tetapkan Transisi Darurat Pemulihan Gempa Flores
Pemkab Manggarai Timur menetapkan transisi darurat menuju pemulihan gempa Flores melalui SK Bupati Nomor HK/72/Tahun 2026. Pemulihan mencakup 12 kecam…
Paling ramai di Flores
Berita utama hari ini
Baca juga
