Pemkab Manggarai Barat Finalisasi Rencana Penanggulangan Bencana

Labuan Bajo — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memfinalisasi dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana pada Selasa, 13 Oktober 2026, di Labuan Bajo. Finalisasi itu dilakukan melalui workshop bersama Program SIAP SIAGA.

Mengapa ini penting: Konsultasi publik pada 15 Oktober 2026 menjadi tahap berikutnya sebelum dokumen yang mengatur koordinasi penanganan bencana di Manggarai Barat ditetapkan sebagai regulasi.

Dokumen tersebut disusun untuk memperjelas pembagian tugas, pemetaan sumber daya, pengerahan bantuan, dan koordinasi ketika terjadi bencana. Pembahasan ini merupakan tahap keempat dari rangkaian penyusunan yang berlangsung sekitar tiga bulan.

Workshop melibatkan 48 peserta dari 13 organisasi perangkat daerah, lima instansi vertikal, unsur keagamaan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan organisasi nonpemerintah, menurut RRI.

Antisipasi delapan risiko bencana

RPKB Manggarai Barat memuat langkah kesiapsiagaan untuk menghadapi delapan jenis bencana berisiko tinggi. Dokumen itu diharapkan membantu pemerintah daerah menetapkan komando dan mekanisme penanganan yang lebih terkoordinasi.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat meminta dokumen tersebut dapat diuji dan diharmonisasikan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebelum ditetapkan sebagai regulasi resmi, menurut laporan InfoMabar yang tercantum dalam portal resmi pemerintah provinsi.

Konsultasi publik dan penyerahan dokumen kepada pemerintah daerah dijadwalkan pada 15 Oktober 2026. Tahap itu digunakan untuk menghimpun tanggapan dan menyempurnakan dokumen sebelum proses penetapan.

RPKB disusun setelah masa tanggap darurat gempa di Manggarai Barat berakhir pada September 2026. Pemerintah kabupaten kemudian memasuki masa transisi pascagempa selama 30 hari untuk memverifikasi lebih dari 2.000 data sanggahan masyarakat, menurut InfoMabar.

Sumber

• RRI Kupang
• InfoMabar