Pemprov NTT Usulkan Tambahan Kuota BBM Bersubsidi 5 Persen

Kupang — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengusulkan tambahan kuota solar, minyak tanah, dan Pertalite sebesar 5 persen kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi pada 13 Oktober 2026.

Mengapa ini penting: Jika disetujui, tambahan kuota 5 persen ditujukan untuk menjaga pasokan solar, minyak tanah, dan Pertalite bagi masyarakat NTT hingga akhir 2026.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah NTT, Selvi Nange, mengatakan usulan itu disampaikan melalui surat bertanggal 30 September 2026. Pemerintah provinsi mengajukannya untuk mengantisipasi kebutuhan BBM masyarakat hingga akhir tahun.

Menurut Selvi, usulan tersebut mengacu pada data realisasi penyaluran dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus hingga Agustus 2026. Penyaluran Biosolar telah mencapai 69,10 persen dari kuota regional 135.915 kiloliter.

Realisasi penyaluran minyak tanah mencapai 66,36 persen dari kuota 114.739 kiloliter. Sementara itu, penyaluran Pertalite mencapai 64,46 persen dari kuota regional 348.578 kiloliter.

Selvi menyebut kenaikan harga BBM nonsubsidi sebagai salah satu alasan meningkatnya kebutuhan BBM bersubsidi. Usulan tambahan itu masih berupa permohonan kepada BPH Migas.

Permintaan penghitungan ulang

Pada hari yang sama, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Laka Lena meminta kuota BBM untuk NTT dihitung ulang karena pertumbuhan kendaraan bermotor dan kebutuhan masyarakat meningkat.

Laka Lena mengatakan penambahan kuota dapat diproses apabila hasil penghitungan menunjukkan kuota yang tersedia tidak mencukupi. Ia menyatakan pemerintah provinsi akan membicarakan kebutuhan tersebut dengan pemerintah pusat.

Sumber

• Ekorantt.com
• Detik Bali