Bupati Rote Ndao Bahas Tarif Feri Bolok–Pantai Baru

Rote — Bupati Rote Ndao Paulus Henuk dijadwalkan bertemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pertemuan itu membahas tarif penyeberangan Bolok–Pantai Baru dan dukungan kebijakan untuk angkutan barang.

Pembahasan tarif mengacu pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao juga mendorong evaluasi tarif, termasuk kajian untuk kendaraan angkutan barang golongan V atau truk roda enam pada lintasan tersebut.

Persoalan tarif berkaitan dengan penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Load atau Zero ODOL. Aturan itu berdampak pada pelaku usaha ekspedisi dan distribusi logistik antara Kupang dan Rote Ndao.

Tarif feri menentukan kelancaran logistik Rote Ndao

Rote Ndao sangat bergantung pada transportasi laut untuk pasokan barang. Karena itu, perubahan biaya penyeberangan dapat memengaruhi beban usaha ekspedisi dan kelancaran distribusi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah menyatakan penataan angkutan barang perlu disertai sosialisasi, pendataan armada, normalisasi dimensi kendaraan, serta pemeriksaan dan penimbangan yang transparan. Evaluasi struktur tarif juga didorong sebelum penataan angkutan barang diterapkan secara optimal.

Dalam laporan terpisah, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengusulkan kebijakan sementara bagi kendaraan ekspedisi yang mengangkut kebutuhan pokok dan barang penting. Usulan itu tetap memperhatikan kapasitas angkutan, jadwal penyeberangan, verifikasi muatan, kelayakan kendaraan, keselamatan, dan ketentuan operasional.

Pekan berikutnya, Bupati Rote Ndao dijadwalkan berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil pertemuan dan tindak lanjut kebijakan akan disampaikan melalui saluran informasi resmi pemerintah daerah.

Sumber

• RRI — laporan berita daerah
• Pemerintah Kabupaten Rote Ndao — berita kabupaten
• kataomed.com