NTT Hari Ini

Jumat, 16 Oktober 2026

Abraham Liyanto Bahas Pemekaran Desa di Sumba Barat

Kunjungan kerja Abraham Liyanto di Sumba Barat membahas 19 desa persiapan, penurunan transfer anggaran, akses penyeberangan Lamboya, pertanian, dan kualitas sumber daya manusia.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Foto arsip: Acosmeryx tenggarensis, male, upperside.
Foto arsip: Acosmeryx tenggarensis, male, upperside. · Foto: The Trustees of the Natural History Museum, London / Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Waikabubak — Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Abraham Liyanto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Barat pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pertemuan di Ruang Bupati Sumba Barat membahas aspirasi tentang pemekaran desa, penurunan transfer anggaran, pembangunan infrastruktur, penguatan pertanian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menyampaikan bahwa daerah itu memiliki 63 desa, 11 kelurahan, dan enam kecamatan. Sebanyak 19 desa persiapan masih menjalani proses pembentukan peraturan daerah dan menunggu verifikasi faktual dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah juga menyoroti penurunan alokasi anggaran. Transfer anggaran yang sebelumnya sekitar Rp18 miliar disebut turun menjadi Rp2 miliar. Dana desa berkurang dari sekitar Rp55 miliar menjadi Rp25 miliar.

Dampak pengurangan anggaran terasa pada pembangunan infrastruktur. Akses penyeberangan di wilayah Lamboya disebut menyulitkan pelajar dan masyarakat, terutama saat musim hujan. Dukungan untuk petani agar kualitas hasil pertanian meningkat turut menjadi aspirasi.

Pemekaran dan anggaran menentukan layanan dasar Sumba Barat

Isu tersebut berpengaruh langsung terhadap layanan publik di Sumba Barat. Pemekaran desa berkaitan dengan penataan pemerintahan dan akses pelayanan bagi masyarakat. Sementara itu, perubahan transfer anggaran dan dana desa dapat memengaruhi pembangunan infrastruktur dasar, pertanian, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik.

Abraham Liyanto menyatakan DPD RI memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ia juga menekankan perlunya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong kemajuan daerah. Dalam bidang sumber daya manusia, ia mendorong peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan, terutama perawat asal Sumba yang masih banyak berpendidikan Diploma III, agar mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat berharap aspirasi itu dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait. Fokusnya meliputi percepatan pemekaran desa, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pelayanan publik.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Paling ramai di Sumba

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.