Mengapa Evaluasi Kinerja Pemprov NTT Menentukan Prioritas 2026
Pemprov NTT mengevaluasi kinerja pemerintahan dan menajamkan program prioritas 2026. Fokusnya mencakup pangan, energi, MBG, koperasi Merah Putih, rumah layak huni, pendidikan, kemiskinan ekstrem, dan stunting.
Oleh Arsyid Muhamad
· Peristiwa: · 2 menit baca
Kupang — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengawali pelaksanaan tugas pemerintahan tahun 2026 dengan evaluasi kinerja dan penguatan program prioritas. Langkah ini disampaikan di Kupang pada 5 Januari 2026 untuk memperbaiki kebijakan serta perencanaan pembangunan.
Evaluasi mencakup kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) melalui penilaian yang komprehensif dan terukur. Pemerintah provinsi menyebut survei publik dan kajian independen sebagai bagian dari metode evaluasi. Penilaian diarahkan untuk menghasilkan dasar perbaikan kebijakan dan program pembangunan.
Evaluasi tersebut juga dikaitkan dengan penguatan sinergi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah Provinsi NTT menyatakan pembahasan bersama pimpinan OPD akan digunakan untuk merumuskan langkah strategis dan mengoptimalkan pencapaian target sampai unit kerja terkecil.
Evaluasi menentukan ketepatan program bagi warga NTT
Bagi pembaca di Timor, Flores dan Lembata, Sumba, Sabu, Rote, serta Alor, isu utamanya adalah apakah program pemerintah benar-benar menjangkau wilayah dan kelompok yang membutuhkan. Sumber resmi menyebut perhatian khusus pada wilayah tertinggal, kemiskinan ekstrem, dan stunting.
Program nasional yang disebut meliputi kemandirian pangan, kemandirian energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi Merah Putih, dan rumah layak huni. Program pendidikan dan kesehatan juga disebut dalam penguatan prioritas daerah. Pemerintah provinsi menyatakan program-program tersebut perlu dibuat lebih terukur, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan demikian, evaluasi kinerja bukan hanya pemeriksaan internal. Survei masyarakat, kajian independen, penataan birokrasi, dan penajaman perencanaan menjadi instrumen untuk menilai pelaksanaan pemerintahan serta menyusun perbaikan berikutnya.
Hasil evaluasi akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Pemerintah Provinsi NTT juga menyatakan pembahasan intensif dengan seluruh pimpinan OPD dilakukan dalam satu hingga dua minggu ke depan untuk merumuskan langkah strategis.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Hukum
Pelayanan Kopdit Swasti Sari Tetap Berjalan Selama Proses Hukum
Manajemen Kopdit Swasti Sari menyatakan siap menjalankan hasil mediasi 15 Oktober 2026. Pelayanan tetap diarahkan berjalan sampai ada putusan pengadil…
Terbaru di Headline NTT
Baca juga
