Kemiskinan NTT Turun Menjadi 18,60 Persen: Apa Artinya?

Kemiskinan Nusa Tenggara Timur turun menjadi 18,60 persen pada Maret 2025, tetapi angka itu masih berarti hampir seperlima penduduk berada di bawah garis kemiskinan menurut ukuran statistik resmi. Perubahan ini menunjukkan perbaikan dibanding periode sebelumnya, sekaligus menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai isu utama kebijakan provinsi.

Apa arti angka kemiskinan 18,60 persen?

Angka 18,60 persen adalah persentase penduduk miskin di NTT pada Maret 2025, berdasarkan pengukuran Badan Pusat Statistik. Penduduk miskin ialah penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan.

Karena indikator ini berbentuk persentase, angka tersebut menggambarkan proporsi penduduk, bukan jumlah rupiah bantuan atau jumlah keluarga penerima program tertentu. BPS mempublikasikan angka itu dalam rilis kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 25 Juli 2025.

Apakah kemiskinan NTT membaik?

Ya. Menurut BPS, 2025, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 turun 0,42 poin persentase dibanding September 2024 dan turun 0,88 poin persentase dibanding Maret 2024.

Dalam seri data BPS, persentase penduduk miskin NTT pada Maret 2024 tercatat 19,48 persen. BPS juga mencatat angka 19,96 persen pada Maret 2023 dan 20,05 persen pada Maret 2022.

Mengapa angka ini penting bagi kebijakan provinsi?

Angka kemiskinan menjadi salah satu ukuran untuk membaca hasil kebijakan sosial dan pembangunan. Pemerintah Provinsi NTT mencantumkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu dari lima Pro-SN Daerah dalam evaluasi pelaksanaan program 2026.

Dokumen evaluasi Pemerintah Provinsi NTT menyebut dukungan anggaran untuk Pro-SN Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp 113.520.588.960 pada 2026. Dokumen yang sama mencatat realisasi keuangan sampai triwulan II 2026 sebesar Rp 67.437.663.

Bagaimana membaca angka anggaran tersebut?

Anggaran dan realisasi itu adalah data pelaksanaan program pemerintah, bukan ukuran langsung jumlah penduduk miskin. Evaluasi Pemerintah Provinsi NTT menyebut dukungan Pro-SN Daerah secara keseluruhan sebesar Rp 567.793.963.993, atau 10,50 persen dari total belanja APBD NTT 2026 sebesar Rp 5.407.304.209.581.

Dengan demikian, penurunan persentase kemiskinan dan serapan anggaran harus dibaca sebagai dua indikator berbeda. BPS mengukur kondisi penduduk berdasarkan garis kemiskinan, sedangkan pemerintah provinsi melaporkan alokasi serta realisasi belanja program.

Sumber

• Badan Pusat Statistik Provinsi
• Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur