NTT Hari Ini

Sabtu, 17 Oktober 2026

Pengamat Soroti Tata Kelola Pertalite di Kota Kupang

Kelangkaan Pertalite di Kota Kupang memicu antrean panjang dan menyoroti masalah tata kelola BBM. Pada 16 Oktober 2026, antrean di sejumlah SPBU mulai berangsur normal.

Oleh

· 2 menit baca

Kupang — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di Kota Kupang dalam beberapa hari sebelumnya memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pengamat Ekonomi Nusa Tenggara Timur, Dr. Frits O. Fanggidae, menilai masalah ini berkaitan dengan tata kelola dan manajemen persediaan, bukan hanya keterlambatan distribusi.

Frits menyampaikan analisis tersebut dalam wawancara Kupang Pagi di Programa 1 RRI Kupang. Ia meminta penanganan dilakukan melalui dua jalur. Solusi darurat diperlukan untuk mengurangi waktu antrean. Pada saat yang sama, sistem perencanaan, pengawasan, dan distribusi BBM perlu dibenahi agar pasokan memenuhi kebutuhan masyarakat tepat waktu.

RRI melaporkan keterlambatan pengiriman BBM dari Balikpapan sebagai hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Menurut Frits, evaluasi harus mencakup ketepatan perhitungan kebutuhan, kelengkapan basis data, serta pemantauan dan evaluasi persediaan. Antrean yang berulang juga berpotensi memicu kepanikan masyarakat atau panic buying.

Antrean Pertalite mengganggu mobilitas dan ekonomi Kupang

Gangguan pasokan tidak berhenti pada waktu tunggu di SPBU. Kondisi ini dapat menghambat mobilitas warga, aktivitas perdagangan, produktivitas, dan perputaran ekonomi daerah. Pekerja serta pelaku usaha yang bergantung pada kelancaran BBM berisiko kehilangan waktu untuk memperoleh pendapatan.

Laporan Pos-Kupang.com pada Jumat, 16 Oktober 2026, menunjukkan antrean di sejumlah SPBU Kota Kupang mulai berangsur normal. Pantauan pukul 09.30 WITA di SPBU Sylvia, Naikoten I, memperlihatkan antrean sepeda motor untuk Pertalite tidak lagi panjang seperti beberapa hari sebelumnya. Kondisi serupa terlihat di SPBU Valentin, Jalan Frans Seda.

Namun, pemulihan antrean tidak menghapus persoalan tata kelola yang disoroti pengamat. RRI mencatat perlunya kesiapan operator Pertamina Patra Niaga, regulator BPH Migas, serta pemerintah daerah dalam merespons gangguan pasokan. Pembenahan jangka panjang mencakup perencanaan kebutuhan, pengawasan distribusi, dan manajemen persediaan BBM.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Timor

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.