Pengamat Soroti Tata Kelola Pertalite di Kota Kupang
Kelangkaan Pertalite di Kota Kupang memicu antrean panjang dan menyoroti masalah tata kelola BBM. Pada 16 Oktober 2026, antrean di sejumlah SPBU mulai berangsur normal.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Kupang — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di Kota Kupang dalam beberapa hari sebelumnya memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pengamat Ekonomi Nusa Tenggara Timur, Dr. Frits O. Fanggidae, menilai masalah ini berkaitan dengan tata kelola dan manajemen persediaan, bukan hanya keterlambatan distribusi.
Frits menyampaikan analisis tersebut dalam wawancara Kupang Pagi di Programa 1 RRI Kupang. Ia meminta penanganan dilakukan melalui dua jalur. Solusi darurat diperlukan untuk mengurangi waktu antrean. Pada saat yang sama, sistem perencanaan, pengawasan, dan distribusi BBM perlu dibenahi agar pasokan memenuhi kebutuhan masyarakat tepat waktu.
RRI melaporkan keterlambatan pengiriman BBM dari Balikpapan sebagai hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Menurut Frits, evaluasi harus mencakup ketepatan perhitungan kebutuhan, kelengkapan basis data, serta pemantauan dan evaluasi persediaan. Antrean yang berulang juga berpotensi memicu kepanikan masyarakat atau panic buying.
Antrean Pertalite mengganggu mobilitas dan ekonomi Kupang
Gangguan pasokan tidak berhenti pada waktu tunggu di SPBU. Kondisi ini dapat menghambat mobilitas warga, aktivitas perdagangan, produktivitas, dan perputaran ekonomi daerah. Pekerja serta pelaku usaha yang bergantung pada kelancaran BBM berisiko kehilangan waktu untuk memperoleh pendapatan.
Laporan Pos-Kupang.com pada Jumat, 16 Oktober 2026, menunjukkan antrean di sejumlah SPBU Kota Kupang mulai berangsur normal. Pantauan pukul 09.30 WITA di SPBU Sylvia, Naikoten I, memperlihatkan antrean sepeda motor untuk Pertalite tidak lagi panjang seperti beberapa hari sebelumnya. Kondisi serupa terlihat di SPBU Valentin, Jalan Frans Seda.
Namun, pemulihan antrean tidak menghapus persoalan tata kelola yang disoroti pengamat. RRI mencatat perlunya kesiapan operator Pertamina Patra Niaga, regulator BPH Migas, serta pemerintah daerah dalam merespons gangguan pasokan. Pembenahan jangka panjang mencakup perencanaan kebutuhan, pengawasan distribusi, dan manajemen persediaan BBM.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Headline NTT
Dinas Pertanian NTT Ajak Warga Tanam Pangan di Pekarangan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur mengajak warga memanfaatkan pekarangan untuk pangan dan tanaman obat di Kupang. Gerakan ini d…
Terbaru di Timor

Berita utama hari ini

Baca juga


