Aksi Flores Somasi Tujuh Pejabat soal Gempa di Ende

Ende — Pada 15 Oktober 2026, Tim Advokasi Korban dan Pengungsi Bencana Flores melayangkan somasi kepada tujuh lembaga atau pejabat pemerintah terkait penanganan gempa Flores. Langkah ini ditempuh untuk menyoroti dugaan kelalaian dalam penanganan pascabencana.

Tujuan somasi tersebut mencakup Presiden Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pekerjaan Umum, serta Gubernur Nusa Tenggara Timur. Aksi Flores menyebut penanganan bencana masih menyisakan krisis kemanusiaan dan kebutuhan perlindungan bagi kelompok rentan.

Menurut data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia per September, terdapat 450 titik tenda dan posko mandiri di Kabupaten Ende. Angka itu berbeda dengan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mencatat nihil pengungsi di kabupaten tersebut.

Gempa Flores yang menjadi latar somasi berkekuatan magnitudo 7,7 dan mengguncang Pulau Flores pada 15 Agustus 2026. Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebelumnya menyebut enam kabupaten terdampak parah, termasuk Ende. Laporan lain mencatat 108 korban jiwa yang disebut Aksi Flores dalam keterangannya.

Perbedaan data pengungsi berpengaruh pada penanganan di Ende

Perbedaan antara catatan tenda mandiri dan data pengungsi dapat memengaruhi penilaian kebutuhan dasar, distribusi bantuan, serta perencanaan hunian sementara di Kabupaten Ende. Aksi Flores meminta pemerintah membuka informasi mengenai kondisi nyata dampak gempa dan memenuhi hak korban serta pengungsi.

Somasi itu juga mendesak pemerintah menjalankan supervisi, koordinasi, dan pengawasan pada setiap tahap penanggulangan bencana. Tuntutan lainnya meliputi evaluasi perencanaan, rencana kontinjensi yang operasional, sistem evakuasi, layanan dasar, perlindungan kelompok rentan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana.

Dalam konteks penanganan sebelumnya, pemerintah daerah terdampak diminta mempercepat validasi data dan pembangunan hunian sementara. Untuk Ende, data perumahan telah melalui uji publik dan memasuki tahap penyesuaian masa sanggah sebelum penetapan akhir.

Sumber

• Ekora NTT — media regional
• BNPB — lembaga pemerintah penanggulangan bencana
• bpkp.go.id