Sekda NTT Minta APIP Perketat Pengawasan Dana Gempa Flores dan Sumba

Kupang — Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur Fransiskus Sales Sodo meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memperketat pengawasan dana penanganan gempa di Flores dan Sumba. Ia menyampaikan permintaan itu dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah NTT di Kupang pada 14 Oktober 2026.

Mengapa ini penting: Pengawasan APIP mencakup dana penanganan gempa di Flores dan Sumba sejak tanggap darurat hingga rekonstruksi, saat pemerintah daerah menata pembiayaan pemulihan.

Menurut Ekora NTT, Fransiskus meminta pengawasan dilakukan melalui audit probity dan pendampingan secara waktu nyata sejak tahap tanggap darurat, penyaluran bantuan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Dana yang diawasi mencakup Belanja Tidak Terduga, bantuan pemerintah pusat, dan hibah lembaga donor.

Fransiskus mengatakan pengelolaan anggaran penanganan bencana tidak boleh menyimpang. Ia juga meminta pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan perangkat daerah menuntaskan rekomendasi hasil pemeriksaan yang masih tersisa.

Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT mencatat agenda pembahasan percepatan program pemulihan pascabencana serta proses perencanaan dan pencairan bantuan pemerintah pusat untuk penanganan bencana di Flores pada 15 Oktober 2026.

Pengawasan tersebut berlangsung ketika pemerintah daerah masih menata pendanaan dan pemulihan pascagempa. Radio Republik Indonesia melaporkan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menggunakan pendataan kerusakan sebagai dasar menentukan pembiayaan penanganan pascagempa, termasuk kemungkinan memakai Belanja Tidak Terduga.

Data rekonsiliasi per 30 Juni 2026 yang dikutip Ekora NTT menunjukkan 18 dari 22 kabupaten dan kota di NTT telah menyelesaikan lebih dari 85 persen tindak lanjut hasil pemeriksaan. Fransiskus meminta capaian itu diikuti peningkatan kemampuan APIP dalam mengidentifikasi risiko dan mengawal pengendalian internal pemerintah.

Sumber

• Ekora NTT
• Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
• RRI