Konferensi Republik di Maumere Menyampaikan Sembilan Tuntutan

IFTK Ledalero — Konferensi Republik menyampaikan sembilan tuntutan masyarakat sipil pada 31 Oktober 2026 di IFTK Ledalero. Forum ini merupakan bagian dari konferensi bertema “Masyarakat Sipil dan Masa Depan Republik” yang berlangsung pada 30–31 Oktober 2026.

Mengapa ini penting: Sembilan tuntutan menjadi agenda pengawasan masyarakat sipil atas layanan dasar, perlindungan warga, pendidikan, hak asasi manusia, dan penggunaan anggaran di Nusa Tenggara Timur.

Menurut Floresa.co, tuntutan tersebut disusun dengan menjadikan pengalaman warga Flores dan Lembata sebagai ukuran kehadiran negara dalam layanan dasar, perlindungan warga, dan ruang koreksi terhadap pemerintah. IFTK Ledalero menyebut konferensi itu digelar bersama jejaring perguruan tinggi dan masyarakat sipil.

Sembilan tuntutan

Peserta meminta ukuran pembangunan menempatkan kehidupan warga sebagai tolok ukur, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Mereka juga meminta statistik yang lebih terbuka dan penyusunan data yang melibatkan masyarakat.

Tuntutan berikutnya menolak pemusatan kembali kewenangan serta pelibatan militer dalam urusan sipil. Peserta meminta kewenangan dan sumber daya dikembalikan kepada daerah dan desa, dengan standar pelayanan minimum tetap dijamin pemerintah pusat.

Peserta juga meminta peninjauan ulang penetapan Flores sebagai pulau panas bumi, keterbukaan peta konsesi, dan kajian dampak independen. Mereka menempatkan tanah dan air sebagai ruang hidup, bukan semata-mata komoditas energi.

Dalam layanan dasar dan penanganan bencana, peserta menuntut penyediaan air bersih, layanan kesehatan, hunian bagi pengungsi, serta pertanggungjawaban atas kematian yang dapat dicegah. Mereka juga meminta daerah memiliki keleluasaan mengambil keputusan logistik saat bencana.

Tuntutan lain mencakup penguatan perlindungan perempuan dan anak melalui layanan hingga desa, penolakan penggunaan bantuan sosial untuk mengendalikan pilihan politik, serta pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia.

Peserta meminta penuntasan 12 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia, termasuk keadilan bagi korban peristiwa 1965 di Sikka.

Di bidang pendidikan, peserta menolak orientasi yang hanya mencetak tenaga kerja. Mereka meminta negara menjamin hak atas pendidikan, membiayai pendidikan dasar, dan memastikan mutu pendidikan yang setara antara wilayah timur dan barat.

Tuntutan kesembilan menyatakan bahwa pemerintah harus menerima kritik, membuka anggaran, dan menggunakan kebijakan berbasis bukti. Peserta menyatakan pengawasan akan dilanjutkan melalui pencatatan layanan publik serta pengawalan anggaran daerah, Dana Desa, dan dana bencana.

Sumber

• Floresa.co
• IFTK Ledalero
• TribunFlores.com