Mengapa UMKM PJC Maumere Diminta Keluar untuk Creative Hub?

Maumere — Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Pusat Jajanan dan Cendera Mata (PJC) Maumere diminta meninggalkan lokasi paling lambat 26 November 2026. Permintaan itu berkaitan dengan rencana penataan PJC menjadi Maumere Creative Hub (MCH). Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Surat pemberitahuan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka mengejutkan pelaku usaha, termasuk mereka yang baru mulai berjualan. Sebagian pelaku UMKM menyatakan telah mengeluarkan tabungan untuk membeli perlengkapan usaha dari pemilik sebelumnya. Mereka mempersoalkan permintaan keluar karena rencana penataan belum dijelaskan secara rinci.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka Margaretha M. Da Maga Bapa atau Femi Bapa menyebut PJC memiliki 10 kios. Target pendapatan asli daerah dari lokasi itu sebesar Rp140 juta pada 2026, sedangkan realisasi hingga Oktober tercatat Rp60 juta. Kontrak pelaku usaha berlaku satu tahun dengan klausul pemberitahuan minimal sebulan sebelumnya apabila lokasi dibutuhkan pemerintah.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Mauritius Minggo menjelaskan bahwa MCH dirancang sebagai pusat pengembangan kreativitas dan ekonomi kreatif di Maumere. Cakupannya lebih luas daripada PJC karena juga melibatkan bidang kesenian. Namun, konsep dan bentuk perencanaannya belum dijelaskan secara terperinci saat rapat.

Penataan PJC Menentukan Kepastian Usaha UMKM Sikka

Rencana ini penting bagi pembaca di Flores karena menyangkut kepastian ruang usaha, pendapatan daerah, dan arah pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Sikka. Penataan kawasan wisata dan ruang usaha dapat memengaruhi keberlanjutan usaha UMKM lokal, terutama bagi pelaku yang sudah berinvestasi untuk berjualan di PJC.

Femi Bapa menyatakan pemerintah menerima aspirasi dari 199 komunitas di luar kelompok UMKM yang membutuhkan ruang untuk beraktivitas dan mengembangkan kreativitas. Pemerintah memosisikan MCH sebagai fasilitas untuk mempertemukan komunitas-komunitas tersebut.

Dalam rapat, DPRD Sikka mendukung terbentuknya MCH, tetapi meminta penjelasan detail mengenai konsep dan alasan pemindahan pelaku UMKM dari PJC. Rapat menghasilkan rekomendasi agar persetujuan pembangunan dipertimbangkan setelah pemerintah mempresentasikan konsep MCH, sosialisasi dilakukan secara maksimal, dan pemerintah mengkaji lokasi alternatif.

Penataan PJC ditunda sampai ada kesepakatan antara pemerintah dan DPRD. Karena itu, aktivitas pelaku UMKM di PJC tetap berjalan seperti biasa sambil menunggu pembahasan lanjutan. Pemerintah juga akan berkomunikasi dengan komunitas-komunitas di Kabupaten Sikka mengenai rencana MCH.

Sumber

• Ekora NTT — laporan tentang rencana penataan PJC Maumere
• RRI — laporan rapat DPRD Sikka dan penundaan penataan PJC