NTT Hari Ini

Sabtu, 31 Oktober 2026

Konferensi Maumere Tuntut Perlindungan Pengungsi Flores dan Lembata

Pernyataan akhir Konferensi Republik di Maumere menuntut pertanggungjawaban atas kematian yang dapat dicegah dan keputusan logistik daerah saat bencana.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Pemandangan perbukitan luas di bawah langit mendung gelap berawan tebal.
Ilustrasi: Pemandangan perbukitan luas di bawah langit mendung gelap berawan tebal. · Foto: Andriy Nestruiev / Pexels

Maumere — Pernyataan akhir Konferensi Republik pada 31 Oktober 2026 menuntut pertanggungjawaban atas kematian yang dapat dicegah serta keleluasaan daerah mengambil keputusan logistik saat bencana. Tuntutan itu disampaikan di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Kabupaten Sikka, setelah forum membahas pengalaman warga Flores dan Lembata.

Dokumen berjudul Republik Diuji di Tanah Ini menyoroti pengungsi gempa Flores, penyintas erupsi Lewotobi Laki-Laki, dan warga Palue yang masih menunggu hunian. Peserta menuntut pemerintah segera menyediakan air bersih, layanan kesehatan, dan hunian bagi pengungsi.

Pernyataan tersebut menyebut lebih banyak warga meninggal di pengungsian setelah gempa Flores daripada tertimpa bangunan, tanpa merinci jumlah korban. Dokumen itu merumuskan kritik bahwa warga tidak hanya terdampak oleh gempa, tetapi juga oleh kegagalan layanan setelah bencana.

Konferensi Republik bertajuk Masyarakat Sipil dan Masa Depan Republik berlangsung pada 30–31 Oktober 2026. Kegiatan diselenggarakan IFTK Ledalero bersama jejaring perguruan tinggi dan masyarakat sipil. Forum membahas persoalan nasional sekaligus masalah yang dialami warga di Flores dan Lembata.

Layanan dasar menentukan keselamatan warga di Flores dan Lembata

Bagi pembaca di Pulau Flores dan Lembata, tuntutan ini berkaitan langsung dengan keselamatan setelah gempa dan erupsi. Air bersih, layanan kesehatan, hunian, dan keputusan logistik menentukan apakah pengungsi memperoleh perlindungan yang layak.

Peserta juga menyoroti penilaian Ombudsman yang menyebut tujuh dari sebelas pemerintah daerah di NTT memiliki mutu layanan rendah. Angka itu dipakai dalam dokumen konferensi untuk memperkuat desakan agar keluhan warga didengar sebagai kesaksian, bukan ditolak karena dianggap kekurangan data.

Konferensi menyatakan akan mencatat dan menagih layanan publik melalui rapor dari setiap desa, paroki, dan kampus. Peserta juga berjanji mengawal anggaran daerah, Dana Desa, dan dana bencana agar diterima pihak yang berhak.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Bencana

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.