Tito: Delapan Kabupaten di Flores Dapat BTT Rp20 Miliar
Mendagri Tito Karnavian menyebut Presiden Prabowo Subianto menggandakan usulan tambahan belanja tidak terduga untuk penanganan bencana di NTT: Rp20 miliar per kabupaten untuk delapan kabupaten di Flores dan Rp40 miliar untuk pemerintah…
Oleh Arsyid Muhamad
Editor: Mursyid Sonsang
· 3 menit baca
Labuan Bajo — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui tambahan belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Tambahan itu mencakup alokasi Rp20 miliar untuk masing-masing delapan kabupaten di Flores dan Rp40 miliar untuk pemerintah provinsi NTT.
Pernyataan Tito disampaikan dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis malam, 17 September 2026.
Dalam penjelasannya, Tito mengatakan usulan awal kepada Presiden untuk tambahan BTT bagi setiap kabupaten sebesar Rp10 miliar dan Rp20 miliar untuk provinsi. Menurut dia, Presiden Prabowo kemudian meminta agar angka tersebut digandakan.
“Untuk yang di Flores, untuk delapan kabupaten tambahan belanja tidak terduga dari Bapak Presiden, masing-masing Rp20 miliar. Sebenarnya usulan saya Rp10 miliar, beliau bilang, ‘double, Rp20 miliar’,” kata Tito dalam sambutan pada acara tersebut.
Tambahan BTT itu terkait dengan penanganan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT dan sekitarnya pada akhir Agustus 2026. Menurut penjelasan Kementerian Dalam Negeri, bantuan dari Presiden sebesar Rp200 miliar telah dialokasikan sebagai tambahan BTT untuk penanganan pascagempa, terdiri dari Rp40 miliar untuk NTT secara keseluruhan dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten di provinsi tersebut.
Rincian Tambahan Anggaran
Berdasarkan keterangan Tito, tambahan anggaran BTT yang disetujui Presiden untuk NTT adalah sebagai berikut:
- Delapan kabupaten di Flores: Rp20 miliar per kabupaten.
- Perkiraan total tambahan untuk delapan kabupaten: Rp160 miliar.
- Pemerintah Provinsi NTT: Rp40 miliar.
- Usulan awal Kemendagri: Rp10 miliar per kabupaten dan Rp20 miliar untuk provinsi.
Kementerian Dalam Negeri menyebut, dengan tambahan tersebut, total anggaran BTT untuk penanganan dampak bencana di NTT dan delapan kabupaten mencapai sekitar Rp299,53 miliar, naik signifikan dari alokasi sebelumnya. Tito meminta kepala daerah di NTT mempercepat penggunaan anggaran itu untuk membantu korban dan pemulihan layanan dasar.
Acara Apresiasi Pemda Berprestasi
Tambahan BTT untuk NTT dan delapan kabupaten di Flores disampaikan Tito bersamaan dengan pemberian penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara.
Acara di Bidakara Assembly Hall itu mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam empat kategori: akses dan kualitas pelayanan kesehatan, akses dan pelayanan pendidikan, implementasi program 3 juta rumah, serta pengelolaan sampah dan lingkungan Indonesia ASRI.
Pemerintah Provinsi NTT meraih dua penghargaan terbaik pertama, masing-masing untuk kategori akses dan kualitas layanan kesehatan serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Menurut laporan RRI Ende, setiap penghargaan terbaik pertama diberikan dalam bentuk insentif fiskal Rp2 miliar sehingga NTT menerima total Rp4 miliar.
Tito menyebut insentif fiskal dari penghargaan itu melengkapi tambahan BTT dari Presiden dan dapat digunakan untuk mendukung penanganan bencana di Flores.
Penanganan Bencana dan BTT Nasional
Selain tambahan khusus untuk NTT, Tito juga mengungkap pemerintah menyiapkan tambahan BTT nasional untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di tujuh provinsi, masing-masing di Kalimantan dan Sumatra, serta 35 kabupaten/kota. Tambahan itu disebut terpisah dari alokasi untuk NTT dan delapan kabupaten di Flores, yang difokuskan pada penanganan dampak gempa.
Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah penerima BTT dan insentif fiskal agar segera menyusun program konkrit pemulihan, termasuk pemulihan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan fasilitas publik di wilayah terdampak.
Sumber
Berita berikutnya
Jokowi Benar Kunjungi Pulau Palue pada 16 September 2026
Presiden ke-7 RI Joko Widodo benar mengunjungi Pulau Palue, Kabupaten Sikka, pada 16 September 2026. Laporan media menyebut ia menemui warga terdampak…
Baca juga


