YPTB Desak Transparansi Pembayaran Kompensasi Montara

Kupang — Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) kembali mempertanyakan transparansi pembayaran kompensasi bagi petani rumput laut korban tumpahan minyak Montara di Laut Timor, dan mendesak firma hukum Maurice Blackburn Lawyers membuka rinciannya kepada publik.

Dalam pernyataannya yang dimuat Katantt.com pada 22 Agustus 2023, YPTB menyatakan telah mengirim somasi kepada Maurice Blackburn karena menilai informasi mengenai nilai ganti rugi, potongan biaya hukum, dan pengelolaan dana kompensasi tidak disampaikan secara terbuka kepada para penerima di Kabupaten Kupang dan Rote Ndao.

Ketua YPTB Ferdi Tanoni meminta Maurice Blackburn menjelaskan berapa besar dana kompensasi yang diterima dari PTTEP Australasia, berapa persen dana yang telah dipotong untuk biaya, sejak kapan dana diterima, di bank mana disimpan, serta berapa besar bunga yang dibayarkan bank atas dana tersebut, menurut laporan Katantt.com.

Somasi YPTB dan tuntutan transparansi

YPTB menyebut selama 17 tahun setelah tragedi Montara, perjuangan mendapatkan kompensasi bagi petani rumput laut masih berlanjut dan kini bergeser pada persoalan tata kelola pembayaran. Menurut Katantt.com, somasi YPTB dikirim ke kantor Maurice Blackburn di Sydney dan menyoroti ketidakjelasan informasi kepada 15.483 petani rumput laut yang menjadi peserta gugatan perwakilan.

Yayasan itu meminta Maurice Blackburn memaparkan secara tertulis total dana kompensasi yang diterima dari PTTEP Australasia, mekanisme distribusi ke desa-desa di Kupang dan Rote Ndao, serta dasar perhitungan untuk setiap penerima. YPTB juga menuntut penjelasan mengenai berapa lama dana disimpan sebelum dibayarkan dan bagaimana bunga atas simpanan tersebut diperlakukan.

Dalam pemberitaan lain pada 2026, Katantt.com menulis bahwa Ferdi Tanoni menyebut adanya klaim masyarakat Desa Tablolong tentang porsi dana kompensasi yang mereka terima dan bagian yang diduga diambil pihak lain. Pernyataan tersebut memperkuat desakan agar aliran dana dan potongan biaya diperiksa secara rinci oleh otoritas terkait.

Proses hukum dan kesepakatan damai

Gugatan perwakilan kelompok terhadap PTTEP Australasia diajukan di Pengadilan Federal Australia oleh Daniel A. Sanda dari Pulau Rote pada Agustus 2016 dengan dukungan pendanaan dari Harbour Litigation Funding. Menurut ringkasan perkara yang disusun universitas dan firma hukum yang terlibat, Pengadilan Federal Australia pada Maret 2021 menyatakan PTTEP Australasia lalai dan bertanggung jawab atas kerugian petani rumput laut.

Putusan tersebut menetapkan ganti rugi kepada Daniel Sanda sekitar 252 juta rupiah untuk kerugian periode 2009–2014, ditambah bunga. Analisis akademik dan dokumen lembaga pendanaan litigasi menjelaskan bahwa nilai tersebut merupakan hasil perhitungan kerugian dan diskonto karena ketidakpastian bukti, sementara kerugian ribuan petani lainnya harus ditentukan melalui mekanisme terpisah.

Pada 2022, setelah mediasi yang diperintahkan Pengadilan Federal Australia, PTTEP Australasia dan para penggugat menyepakati penyelesaian senilai 192,5 juta dolar Australia sebagai pembayaran penuh dan final atas gugatan kelompok. Firma Maurice Blackburn menyatakan bahwa penyelesaian ini mencakup ganti rugi, biaya hukum, dan komisi pendanaan litigasi, dan tunduk pada persetujuan pengadilan.

Distribusi kompensasi dan kekhawatiran petani

Dalam penjelasan di laman resminya, Maurice Blackburn menyebut pembayaran kompensasi kepada desa-desa di Kabupaten Kupang dan Rote Ndao dilakukan secara bertahap dan diharapkan selesai hingga 2024. Firma itu menjelaskan bahwa dana settlement telah disetujui oleh Pengadilan Federal Australia dan pembayaran dilakukan ke 81 desa yang teridentifikasi sebagai penerima.

Namun, pemberitaan media lain menunjukkan adanya ketidakpuasan di tingkat akar rumput. Sebuah laporan pada November 2023 menulis bahwa petani rumput laut di Kupang dan Rote Ndao meminta Pengadilan Federal Australia turun tangan karena mereka menilai pembayaran belum berjalan sebagaimana dijanjikan. Dalam korespondensi yang dikutip media tersebut, Maurice Blackburn menyatakan masih melakukan verifikasi nama penerima dan besaran kompensasi dan berjanji memberikan pembaruan mengenai jadwal pembayaran berikutnya.

Kondisi ini memperlihatkan jarak antara proses hukum di Australia yang telah menghasilkan kesepakatan nilai kompensasi, dengan pengalaman masyarakat pesisir NTT yang masih menunggu kejelasan mengenai jumlah yang diterima, potongan, dan waktu pembayaran. Desakan YPTB agar Maurice Blackburn dan pihak terkait membuka data pengelolaan dana menjadi bagian dari upaya menutup jarak tersebut.

Dampak Montara dan tuntutan pemulihan

Tragedi Montara berawal dari insiden di anjungan minyak Montara milik PTTEP Australasia di Laut Timor pada Agustus 2009. Dalam putusan pengadilan dan kajian akademik, tumpahan minyak itu dinyatakan menimbulkan kerusakan pada usaha budidaya rumput laut di NTT, termasuk di Kupang dan Rote Ndao, dan menjadi dasar gugatan perwakilan oleh petani.

Selain soal kompensasi finansial, YPTB dalam berbagai pernyataannya menegaskan bahwa pemulihan ekologis Laut Timor dan Laut Sawu masih menjadi pekerjaan yang belum selesai. Lembaga itu mendorong pemerintah Indonesia dan Australia, PTTEP Australasia, serta lembaga penelitian melakukan studi ilmiah independen tentang dampak jangka panjang pencemaran dan pemulihan lingkungan di kawasan pesisir NTT.

Sumber

• Katantt.com - Tak Transparan Soal Nilai Ganti Rugi Dana Kompensasi Kasus Montara, YPTB Somasi Maurice Blackburn
• Melbourne Law School - Climate Change Litigation database, Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd
• Maurice Blackburn - Gugatan perwakilan terhadap tumpahan minyak Montara
• Observer Indonesia - Federal Court of Australia asked to intervene over Montara compensation fund
• Jurnal Hukum Lingkungan dan Keadilan - Analisis Putusan Pengadilan Federal Australia atas Kasus Montara
• Aktual.com