Bappenas dan Gubernur NTT Dorong Pembangunan Berbasis Data

Kupang — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena mengunjungi Kantor BPS Provinsi NTT di Kupang pada Senin, 14 September 2026. Kunjungan itu dimaksudkan untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPS dalam menyusun pembangunan berbasis data.

Dalam siaran resminya, Biro Administrasi Pimpinan Pemerintah Provinsi NTT menyebut Rachmat menekankan peran BPS bukan hanya mencatat kondisi daerah, tetapi juga memberi makna pada angka-angka pembangunan agar dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan. Pemerintah provinsi juga menegaskan pentingnya data yang akurat untuk membaca kondisi NTT dan menentukan prioritas pembangunan.

Pada pertemuan itu, Kepala BPS NTT Matamira B. Kale memaparkan sejumlah indikator, antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, struktur ekonomi, pertanian, pendidikan, industri pengolahan, dan kemiskinan. Pemerintah Provinsi NTT melalui dinas terkait menyebut BPS memaparkan tingkat kemiskinan NTT sebesar 17,52 persen.

Pertanian dan hilirisasi

Rachmat juga menyoroti struktur ekonomi NTT yang masih bertumpu pada pertanian. Ia menilai sektor itu memberi ruang pertumbuhan, termasuk lewat peningkatan produktivitas jagung yang dalam paparan pemerintah provinsi disebut naik dari sekitar 2,6 ton menjadi 4 ton per hektare.

Pemerintah Provinsi NTT menyebut hilirisasi komoditas lokal menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Komoditas yang disorot antara lain ikan, daging, cokelat, dan hasil pertanian, dengan penekanan bahwa pengolahan tidak harus dimulai dari industri besar, melainkan bisa melalui proses sederhana yang menambah nilai produk masyarakat.

Data BPS juga didorong untuk membantu pengendalian inflasi. Dalam keterangan pemerintah provinsi, penguatan koperasi nelayan, penyediaan pabrik es, dan cold storage disebut sebagai langkah yang dapat menjaga pasokan dan menekan fluktuasi harga ikan.

Gubernur Emanuel menyatakan BPS merupakan mitra penting pemerintah daerah dalam membaca indikator pembangunan dan menyusun prioritas di tengah keterbatasan sumber daya. Menurut dia, data yang kredibel diperlukan agar kebijakan menyasar sektor dan wilayah yang memberi dampak terbesar.

Indikator ekonomi daerah

Pemerintah Provinsi NTT juga menyampaikan bahwa sektor pertanian berkontribusi sekitar 28 hingga 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto NTT. Dalam pertemuan itu, BPS NTT dan pemerintah daerah disebut masih memerlukan terobosan agar penurunan kemiskinan dapat berlangsung lebih cepat.

Keterangan resmi pemerintah provinsi menyebut pembahasan di Kantor BPS NTT berlangsung dalam semangat memperkuat pembangunan berbasis data. Pertemuan itu tidak merinci keputusan baru, tetapi menegaskan arah kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPS untuk memperbaiki perencanaan pembangunan di NTT.

Sumber

• Biro Administrasi Pimpinan Pemerintah Provinsi NTT
• detikBali