DPRD NTT Dorong Pengamanan Khusus bagi ASN dan Pekerja di Papua
DPRD NTT mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN dan pekerja asal NTT yang bertugas di Papua, menyusul penembakan tiga ASN di Jayawijaya. Simson Polin meminta langkah resmi agar pengamanan khusus bisa diberikan.
Oleh Arsyid Muhamad
Editor: Mursyid Sonsang
· 2 menit baca
Kupang — DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi aparatur sipil negara dan pekerja asal NTT yang bertugas di Papua, setelah penembakan tiga ASN di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dorongan itu disampaikan anggota Komisi IV DPRD NTT dari daerah pemilihan Rote Ndao, Simson Polin, pada 16 September 2026.
Menurut laporan RRI, Simson mengatakan pemerintah perlu memberi pengamanan lebih kepada warga dari luar Papua yang sedang mengabdi di wilayah itu. Ia menilai perlindungan yang memadai dibutuhkan agar mereka dapat menjalankan tugas dengan aman.
Simson juga mendorong pemerintah mengambil langkah resmi untuk meminta pengamanan khusus. Dalam pernyataannya, ia menyebut kemungkinan surat kepada pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang.
Imbauan untuk tetap waspada
Simson meminta ASN dan pekerja swasta asal NTT di Papua meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan diri. Ia menyinggung situasi keamanan yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Papua.
Sejumlah media lain melaporkan insiden yang menjadi latar pernyataan itu terjadi di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, dan menewaskan tiga ASN Dinas Pertanian Jayawijaya. Salah satu laporan menyebut korban adalah Wili Mbuik, Aprida Rapi, dan Alfonsius Albinus Meha.
Pernyataan DPRD NTT itu berfokus pada perlindungan bagi warga NTT yang bekerja di Papua, baik ASN maupun pekerja swasta. Simson meminta pemerintah daerah di NTT ikut mengambil langkah sesuai kewenangan untuk membantu memastikan keselamatan warganya di perantauan.
Sumber
Berita berikutnya
KI NTT: 15.916 Badan Publik Wajib Pahami Hak Informasi
Komisi Informasi Provinsi NTT menyebut terdapat sekitar 15.916 badan publik di NTT, dari tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan.

