NTT Susun RAPG Berbasis Riset dan Pangan Lokal

Kupang — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAPG) dengan memanfaatkan hasil riset dan pengetahuan masyarakat sebagai dasar kebijakan pangan daerah. Langkah ini dibahas dalam Forum Simpul Pangan Nusantara di Kupang pada Rabu, 16 September 2026, yang menyoroti produksi, pengolahan, distribusi, dan akses masyarakat terhadap pangan.

Menurut laporan Halokupang.com, forum Simpul Pangan Nusantara diinisiasi ICRAF Indonesia melalui Landscape Alliance bekerja sama dengan Bapperida NTT, Universitas Nusa Cendana, dan Politeknik Pertanian Negeri Kupang, dengan fokus pada penguatan sistem pangan berbasis potensi lokal dan pengetahuan masyarakat.

Kepala Bapperida NTT, Theresia M. Florensia, menjelaskan bahwa temuan perguruan tinggi, komunitas, pemerintah, dan organisasi masyarakat akan dipertimbangkan dalam penyusunan RAPG. Menurut dia, hasil kajian tersebut juga akan diintegrasikan ke dalam strategi perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTT.

Forum ilmiah dan pemetaan program pangan lokal

Konferensi ilmiah sistem pangan berkelanjutan di Kupang menjadi bagian dari seri regional Simpul Pangan Nusantara. Media lokal memberitakan bahwa forum di Kupang mempresentasikan 31 makalah dan 18 poster ilmiah yang dibahas dalam beberapa tema paralel, antara lain inovasi pertanian cerdas iklim, kelembagaan dan inklusi sosial, diversifikasi konsumsi dan ketahanan gizi, serta tata kelola bentang lahan dan kebijakan.

Kegiatan di Kupang juga menampilkan capaian program penguatan pangan lokal yang telah berjalan di sejumlah wilayah NTT. Laporan Halokupang.com menyebut adanya pengembangan kebun pangan komunal dan kebun pekarangan, penguatan pangan lokal dan gizi, serta perumusan kurikulum muatan lokal “Pangan Lokal untuk Ketahanan Iklim”. Program-program ini menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan RAPG.

Seri regional Simpul Pangan Nusantara menempatkan Kupang sebagai lokasi pertama dari tiga pertemuan. Dua seri berikutnya direncanakan berlangsung di Makassar dan Palembang pada Oktober 2026 untuk melanjutkan diskusi dan berbagi praktik penguatan sistem pangan di kawasan lain.

Penguatan kebijakan dan tantangan implementasi

Pemerintah provinsi melihat penyusunan RAPG sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan di NTT. Menurut pemberitaan, Bapperida NTT menilai sistem pangan daerah perlu dikembangkan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi peningkatan produksi, tetapi juga pengolahan, distribusi, dan kemampuan masyarakat memperoleh pangan bergizi.

Dalam dokumen perencanaan yang diterbitkan pemerintah provinsi, ketahanan pangan dan gizi disebut sebagai bagian dari program prioritas sosial NTT, bersama agenda pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. Dokumen evaluasi tersebut merekomendasikan percepatan penyusunan rencana aksi untuk program prioritas, termasuk penguatan ketahanan pangan dan intervensi gizi.

Bagi NTT, integrasi riset ke dalam RAPG diharapkan menjadi penghubung antara pengetahuan ilmiah dan pengalaman masyarakat di lapangan. Pemanfaatan hasil kajian dari universitas, lembaga riset, dan komunitas menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dengan kondisi sosial dan ekologi NTT.

Sejumlah pihak di forum menekankan pentingnya pendekatan yang menghubungkan pertanian, pangan, hutan, dan tata kelola lahan, termasuk agroforestri, guna memperkuat pangan lokal sekaligus menjaga fungsi ekosistem. Pendekatan semacam ini dipandang relevan dengan karakter wilayah NTT yang rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam.

Ke depan, tantangan utama penyusunan RAPG adalah menerjemahkan rekomendasi riset menjadi target, anggaran, pelaksana, dan ukuran keberhasilan yang jelas dalam dokumen perencanaan daerah. Koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, dunia pendidikan, dan komunitas lokal menjadi faktor penting agar kebijakan pangan dan gizi berkelanjutan dapat berjalan efektif di seluruh wilayah provinsi.

Sumber

• Halokupang.com
• Pos Kupang
• Pemerintah Provinsi NTT - Laporan Evaluasi Pro-SN NTT TW2 2026