APBN NTT hingga Juli 2026: Pendapatan Tumbuh 12,18 Persen

Kupang — Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga 31 Juli 2026 menunjukkan kinerja positif dengan realisasi pendapatan negara sebesar Rp1.938,18 miliar atau 55,26 persen dari target, tumbuh 12,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menurut Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT.

Pada sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp17.908,27 miliar atau 58,59 persen dari pagu, dengan belanja pemerintah pusat sebesar Rp5.435,23 miliar atau 52,45 persen dari pagu dan tumbuh 28,01 persen secara tahunan menurut siaran pers yang dirilis di Kupang pada 3 September 2026.

Kanwil DJPb NTT melaporkan bahwa struktur utama kinerja fiskal APBN di NTT hingga 31 Juli 2026 terdiri atas:

• Pendapatan perpajakan sebesar Rp1.337,37 miliar atau 48,38 persen dari target.
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp600,81 miliar atau 80,81 persen dari target.
• Transfer ke daerah sebesar Rp12.473,04 miliar atau 61,73 persen dari pagu.

Penerimaan ditopang perpajakan dan PNBP

Penerimaan perpajakan menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan negara di NTT hingga akhir Juli 2026. Kanwil DJPb NTT mencatat Pajak Penghasilan sebesar Rp860,69 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp545,25 miliar.

Penerimaan kepabeanan dan cukai juga menunjukkan peningkatan tajam, tumbuh 92,19 persen secara tahunan dan telah mencapai 168,16 persen dari target. Dalam siaran pers disebutkan, penerimaan ini terutama berasal dari aktivitas importasi komoditas seperti kopi, kopra, kemiri, dan mente melalui Timor Leste serta dari cukai minuman beralkohol.

PNBP di NTT hingga Juli 2026 terutama bersumber dari layanan pendidikan dan kesehatan. Kanwil DJPb NTT tidak merinci nominal masing-masing jenis layanan, namun menegaskan bahwa optimalisasi PNBP menjadi salah satu penopang pendapatan negara di daerah.

Dari sisi belanja, komponen transfer ke daerah menjadi penyerap anggaran terbesar dengan realisasi Rp12.473,04 miliar. Di dalamnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik mencatat pertumbuhan tertinggi, yaitu 18,23 persen secara tahunan, sementara penyaluran Dana Desa telah mencapai 84,18 persen dari pagu untuk 3.137 desa.

Dalam laporan yang sama, Kanwil DJPb NTT menyebut enam kabupaten di NTT telah menyalurkan Dana Desa hingga 100 persen, yaitu Kabupaten Alor, Ende, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, dan Rote Ndao.

Kinerja fiskal dan ekonomi daerah

Perkembangan APBN regional NTT tersebut berjalan seiring dengan penguatan ekonomi daerah. Laporan perekonomian provinsi yang diterbitkan bank sentral bersama otoritas terkait menunjukkan perekonomian NTT pada triwulan II 2026 tetap tumbuh kuat, sebesar 5,01 persen secara tahunan.

Media lokal yang mengutip data resmi mencatat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT atas dasar harga berlaku pada triwulan II 2026 mencapai Rp41,13 triliun. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi NTT tumbuh 7,11 persen secara kuartalan.

Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada periode tersebut, yakni sekitar 18,38 persen secara tahunan, seiring menguatnya aktivitas pariwisata dan jasa terkait di berbagai wilayah NTT.

Struktur perekonomian NTT masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sementara konsumsi pemerintah dan belanja APBN tetap berperan sebagai instrumen utama penopang pertumbuhan ekonomi, layanan publik, dan pembangunan infrastruktur di provinsi ini.

Sumber

• Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT – Siaran Pers: Kinerja APBN Lingkup Provinsi NTT hingga Juli 2026 Menguat, Belanja Pemerintah Pusat Tumbuh 28,01 Perse
• NTT Aktual – Ekonomi NTT Triwulan II 2026 Tumbuh Sebesar 5,01 Persen
• Swara Timor – Gubernur NTT Dorong Strategi Pemulihan Ekonomi NTT di Masa dan Pasca Tanggap Darurat Gempa Flores
• Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur – Bank Indonesia