NTT Hari Ini

Selasa, 3 November 2026

BEM Perguruan Tinggi di Flores Sampaikan Sembilan Tuntutan

Persatuan BEM perguruan tinggi di Flores menyampaikan sembilan tuntutan dalam Konferensi Republik di Maumere pada 31 Oktober 2026, termasuk soal otonomi daerah, pendidikan, kesehatan, bencana, dan hak masyarakat adat.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Satu tangan mengangkat megafon putih ke udara dengan latar belakang kabel jembatan gantung.
Ilustrasi: Satu tangan mengangkat megafon putih ke udara dengan latar belakang kabel jembatan gantung. · Foto: Lara Jameson / Pexels

Maumere — Persatuan Badan Eksekutif Mahasiswa perguruan tinggi di Pulau Flores menyampaikan sembilan tuntutan dalam Konferensi Republik di Kampus 1 Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, pada 31 Oktober 2026.

Mengapa ini penting: Sembilan tuntutan mahasiswa mencakup kebijakan pemerintah, anggaran pendidikan, layanan kesehatan, penanganan bencana, serta perlindungan ruang hidup masyarakat Flores.

Forum bertajuk “Masyarakat Sipil dan Masa Depan Republik” itu berlangsung pada 30–31 Oktober 2026. Menurut Ekorantt, para mahasiswa menyoroti enam persoalan, antara lain penyempitan ruang kebebasan sipil, sentralisasi kekuasaan, penanganan bencana, mutu pendidikan, perlindungan ruang hidup dan masyarakat adat, serta ketimpangan akses kesehatan.

Para mahasiswa meminta pemerintah menghentikan kebijakan yang mempersempit otonomi daerah dan memastikan kebijakan nasional yang berdampak langsung pada daerah disusun melalui konsultasi publik. Mereka juga mendesak penghentian intimidasi, kekerasan, kriminalisasi, dan tindakan represif terhadap mahasiswa, aktivis, jurnalis, pembela hak asasi manusia, serta warga yang menyampaikan kritik.

Dalam isu kebencanaan, mahasiswa meminta penanganan yang cepat, transparan, dan berpihak kepada korban. Mereka juga meminta pemerintah melindungi anggaran pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru, serta menghentikan pengalihan anggaran yang menurunkan mutu dan akses pendidikan.

Untuk persoalan ruang hidup, mahasiswa meminta penghentian penggusuran, perampasan tanah, dan eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Mereka juga meminta kebijakan penetapan Flores sebagai pulau panas bumi ditinjau melalui dialog terbuka dan partisipatif.

Di bidang kesehatan, tuntutan mencakup perbaikan pendataan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran agar warga miskin tidak kehilangan hak layanan kesehatan. Mahasiswa juga meminta pemerataan tenaga medis, fasilitas kesehatan, obat-obatan, ambulans, dan layanan rujukan di Flores serta wilayah kepulauan lainnya.

Floresa melaporkan konferensi itu diselenggarakan IFTK Ledalero bersama jejaring perguruan tinggi dan masyarakat sipil. Rangkaian kegiatan berlangsung di Universitas Nusa Nipa dan IFTK Ledalero pada 30–31 Oktober 2026, dengan konferensi utama di Kampus 1 IFTK Ledalero.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Pendidikan

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.