DJPb: Pagu Infrastruktur NTT 2026 Sekitar Rp1,61 Triliun

Kupang — Pemerintah pusat mengalokasikan pagu anggaran infrastruktur untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2026 senilai sekitar Rp1,61 triliun, melalui berbagai kementerian dan lembaga. Menurut rilis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTT yang dikutip Pos-Kupang, anggaran ini difokuskan pada penyelesaian Proyek Strategis Nasional, penguatan ketahanan air, serta peningkatan konektivitas darat, laut, dan udara.

Belanja infrastruktur tersebut diarahkan antara lain untuk pembangunan dan peningkatan irigasi, gedung dan bangunan, jalan, jembatan, serta aset pendukung layanan publik di berbagai wilayah NTT. Kepala Kanwil DJPb NTT Adi Setiawan menyatakan sektor pekerjaan umum tetap menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur di provinsi itu.

Sekolah Rakyat dan irigasi

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu porsi terbesar dalam belanja infrastruktur dan pelayanan publik di NTT. Kanwil DJPb NTT melaporkan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari enam Proyek Strategis Nasional di wilayah NTT, dengan pagu sekitar Rp225,08 miliar untuk ketahanan sumber daya manusia melalui pendidikan.

Pembangunan Sekolah Rakyat permanen berlokasi di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Pemerintah provinsi mencatat peletakan batu pertama proyek ini berlangsung pada 20 Januari 2026 di Jalan Tilong Dam, Oelnasi, sebagai sekolah berasrama yang ditargetkan menampung lebih dari seribu siswa.

Data realisasi Juli 2026 menunjukkan pagu program Sekolah Rakyat di NTT sekitar Rp190,08 miliar, dengan penyerapan Rp132,06 miliar atau 69,48 persen. Belanja modal mendominasi dengan pagu Rp189,4 miliar dan realisasi Rp131,8 miliar, sementara belanja barang memiliki pagu Rp678 juta dengan realisasi Rp252 juta.

Di sektor sumber daya air, Kanwil DJPb NTT menyebut alokasi sekitar Rp500 miliar untuk pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan irigasi dan bendungan guna memperkuat ketahanan air dan mendukung ketahanan pangan. Dalam kerangka Proyek Strategis Nasional, paket ketahanan pangan dan lumbung pangan di NTT masing-masing mendapat alokasi ratusan miliar rupiah pada 2026.

Jalan nasional dan Pelabuhan Marapokot

Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II mengelola pagu sekitar Rp212,6 miliar untuk pemeliharaan serta peningkatan jalan dan jembatan di NTT. Menurut laporan Adi Setiawan yang dikutip IDN Times, realisasi belanja satker ini telah mencapai sekitar 17 persen pada awal tahun.

Pemerintah juga memperkuat konektivitas laut melalui proyek penggantian fasilitas Pelabuhan Laut Marapokot di Kabupaten Ngada. Media lokal Flores Pos mencatat tiang pertama proyek multiyears contract tahun anggaran 2025–2026 dipancang pada 20 April 2026. Nilai kontrak pekerjaan replacement fasilitas Pelabuhan Marapokot tercatat sekitar Rp91,31 miliar dengan masa pelaksanaan 460 hari kalender.

Kementerian Perhubungan melalui Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Marapokot menyebut proyek ini menggunakan skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sebagai bagian penguatan layanan pelabuhan dan konektivitas logistik antarpulau.

Bandara, pendidikan tinggi, dan layanan publik

Kanwil DJPb NTT menyampaikan alokasi infrastruktur 2026 tidak hanya menyasar konektivitas darat dan laut, tetapi juga udara, pendidikan tinggi, dan layanan publik lain. Menurut IDN Times, sebagian pagu diarahkan untuk peningkatan fasilitas bandara, perguruan tinggi negeri di NTT, serta sarana hukum dan keamanan, termasuk kejaksaan dan satuan kepolisian.

Secara nasional, Kanwil DJPb NTT mencatat belanja tematik infrastruktur di NTT mulai terealisasi pada awal 2026 dengan penyerapan sekitar Rp27,61 miliar atau 1,52 persen dari pagu, bersamaan dengan pelaksanaan enam Proyek Strategis Nasional yang mencakup ketahanan pangan, lumbung pangan, Sekolah Rakyat, padat karya, pembangunan rumah, dan Instruksi Presiden Jalan Daerah.

Sejalan dengan alokasi awal Rp1,61 triliun, pemerintah kemudian menambah pagu Kementerian Pekerjaan Umum di NTT sekitar Rp99,65 miliar pada triwulan II 2026. Pos-Kupang melaporkan total pagu kementerian tersebut naik dari Rp1,44 triliun menjadi Rp1,54 triliun di wilayah NTT, dengan fokus pada penguatan jaringan jalan dan jembatan di berbagai wilayah.

Sumber

• Pos-Kupang
• IDN Times
• RRI Kupang
• Kanwil DJPb NTT
• Pemerintah Provinsi NTT
• FloresPos Net
• Politisinusantara.com