Komisi X DPR Desak Percepatan Pemulihan Sekolah Rusak di NTT

Labuan Bajo — Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza mendorong percepatan pemulihan sekolah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, terutama di wilayah Flores. Desakan itu ditujukan kepada kementerian terkait agar kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung normal dan aman bagi siswa di daerah terdampak.

Dalam kunjungan kerja Komisi X DPR di Kupang, Rycko menyatakan pemerintah perlu memprioritaskan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang mengalami kerusakan berat akibat gempa. Menurutnya, prioritas anggaran pemulihan harus diarahkan kepada sekolah-sekolah yang tidak lagi layak digunakan untuk proses pembelajaran.

Rycko menjelaskan, isu pemulihan fasilitas pendidikan pascabencana telah dibahas bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Ia menekankan perlunya penanganan terencana agar peserta didik dan guru dapat segera keluar dari kondisi belajar darurat di pengungsian.

Ruang belajar sementara dan perlindungan hak pendidikan

Menurut Rycko, pemulihan sektor pendidikan pascagempa tidak cukup hanya membangun kembali gedung sekolah yang rusak berat. Pemerintah juga perlu memastikan keberlangsungan proses pembelajaran melalui penyediaan ruang belajar sementara yang layak bagi siswa di wilayah terdampak.

Ia mengingatkan, siswa tidak boleh terlalu lama belajar di pengungsian atau tenda darurat karena berpotensi mengganggu hak mereka atas pendidikan yang aman dan bermutu. Pemerintah didorong menyiapkan lokasi alternatif yang memenuhi standar keselamatan sebagai tempat pembelajaran sementara, seperti tenda kelas yang memadai atau penggunaan ruang publik yang dinilai aman.

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan ribuan satuan pendidikan di Flores terdampak gempa 15 Agustus 2026. Hingga 10 September, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan NTT mencatat 2.447 satuan pendidikan terdampak dengan 287.864 peserta didik dan 32.585 guru, dengan 730 satuan pendidikan mengalami kerusakan berat.

Kerusakan infrastruktur pendidikan mencakup ribuan ruang kelas. Dari 13.750 ruang kelas yang telah dilaporkan, 8.728 ruang dinyatakan rusak. Menurut pejabat Kemendikdasmen yang dikutip InfoPublik dan Dataloka, besarnya kerusakan menuntut penanganan terukur, mulai dari pembersihan lokasi hingga pembangunan kembali fasilitas pendidikan.

Pemetaan kerusakan dan percepatan rehabilitasi

Rycko menekankan pentingnya pemetaan menyeluruh terhadap kerusakan sekolah sebagai dasar penentuan skala prioritas rehabilitasi. Ia mendorong pembentukan tim khusus yang melibatkan kementerian pendidikan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk memastikan penanganan sarana pendidikan terdampak berjalan cepat dan tepat sasaran.

Pemetaan tersebut diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan bangunan, jumlah ruang kelas yang tidak dapat digunakan, serta sebaran siswa yang masih belajar di fasilitas darurat. Menurut laporan berbagai instansi, kerusakan sekolah paling banyak terkonsentrasi di beberapa kabupaten di Flores, sementara sebagian satuan pendidikan mulai kembali beraktivitas dengan pola pembelajaran campuran antara tenda darurat, pembelajaran jarak jauh, dan kelas tatap muka terbatas.

Di Labuan Bajo dan kabupaten lain di Flores, sejumlah sekolah negeri dan madrasah masih menggelar kegiatan belajar di tenda darurat atau ruang terbuka karena bangunan rusak berat. Kepala sekolah dan guru melaporkan retakan dinding, kerusakan atap, dan ruang kelas yang belum dinyatakan aman untuk digunakan, sehingga asesmen teknis bangunan masih berlangsung.

Rycko menyebut, selain rehabilitasi fisik bangunan, penguatan dukungan anggaran juga diperlukan untuk pengadaan perlengkapan belajar yang rusak, seperti buku dan peralatan penunjang pembelajaran. Ia menegaskan, negara harus hadir melalui kebijakan dan anggaran yang fokus pada pemulihan pendidikan, agar anak-anak di NTT tidak kehilangan hak belajar akibat bencana.

Komisi X DPR RI menyatakan akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pemulihan pendidikan di wilayah terdampak gempa. Pengawasan diarahkan untuk memastikan alokasi anggaran sesuai kebutuhan lapangan dan tidak terhambat proses birokrasi, sehingga perbaikan sekolah dan penyediaan ruang belajar sementara dapat dilakukan tanpa menunda waktu belajar siswa.

Sumber

• Emedia DPR RI - Rycko Menoza: Jangan Biarkan Siswa Terlalu Lama Belajar di Pengungsian
• Pantau.com - Rycko Menoza Desak Percepatan Perbaikan Sekolah Rusak Akibat Gempa NTT
• InfoPublik - 2.447 Sekolah Terdampak Gempa Flores, Pembelajaran Tetap Berjalan
• Dataloka - Reza Arap Bangun 27 Sekolah di NTT, Ini Data Kerusakan Pascagempa hingga 10 September 2026