DPRD NTT Minta Perlindungan Pengungsi Gempa Flores Diperkuat

Kupang — Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Emelia J. Nomleni meminta pemerintah memperkuat perlindungan perempuan dan anak di lokasi pengungsian pascagempa Flores. Ia menilai penanganan bencana tidak boleh berhenti pada distribusi bantuan, tetapi juga harus memastikan keamanan kelompok rentan.

Dalam rapat Forkopimda NTT di Kupang pada 1 September 2026, Emelia mengingatkan bahwa kondisi pengungsian dapat membuka ruang bagi kekerasan seksual jika pengawasan longgar. Sejumlah laporan media lokal dan nasional yang mengutip pernyataannya menyebut ia meminta langkah pencegahan dilakukan serius oleh seluruh unsur penanganan bencana.

Emelia juga menekankan bahwa perlindungan di pengungsian harus mencakup perempuan dan anak secara luas, bukan hanya anak perempuan. Ia mendorong penataan fasilitas yang lebih aman serta pengawasan yang lebih ketat di posko dan tenda pengungsian.

Perlindungan dan layanan dasar

Selain keamanan, Emelia menyoroti pemerataan bantuan bagi warga terdampak. Ia meminta kebutuhan dasar dibagikan kepada seluruh pengungsi yang memerlukan, tanpa mengabaikan kelompok yang paling rentan.

Dalam pemberitaan yang sama, ia juga menekankan pentingnya pendampingan psikososial dan pemulihan trauma bagi warga terdampak gempa. Fokus itu muncul di tengah masa tanggap darurat yang masih menyisakan kebutuhan perlindungan dan layanan dasar di pengungsian.

Data BMKG yang dikutip media menyebut gempa susulan di Flores masih berlangsung pada akhir Agustus 2026. Pada 31 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB, BMKG melaporkan 10.232 gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,2 dan 157 kejadian yang dirasakan warga; pembaruan lain pada hari yang sama mencatat 10.386 gempa susulan hingga pukul 14.00 WIB.

Pada 1 September 2026, pembaruan yang dikutip media menyebut jumlah gempa susulan telah naik menjadi 10.747 kejadian. Rangkaian data itu menunjukkan aktivitas seismik di Flores masih tinggi ketika pemerintah daerah membahas penguatan perlindungan pengungsi.

Rapat Forkopimda di Kupang itu menempatkan perlindungan kelompok rentan, pemerataan bantuan, dan dukungan psikososial sebagai bagian dari penanganan bencana. Dorongan tersebut sejalan dengan kekhawatiran bahwa pengungsian yang berlangsung lama dapat meningkatkan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di Flores, sejumlah laporan kemudian menyoroti adanya dugaan kekerasan seksual terhadap remaja di lingkungan pengungsian, yang membuat perhatian terhadap keamanan tenda dan posko menjadi semakin mendesak.

Sumber

• Pos-Kupang
• Tempo
• RRI
• BMKG