Gerindra Desak Percepatan Pemulihan Gempa Flores

Kupang — Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mendesak percepatan pemulihan dampak gempa bumi Flores dan pembangunan infrastruktur dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Juru bicara fraksi, Soleman B. Gorangmau, ST, menyampaikan pandangan akhir itu dalam Sidang Paripurna DPRD NTT pada Senin, 21 September 2026.

Gerindra mendukung perpanjangan masa tanggap darurat dan mendorong pemerintah segera memasuki fase rehabilitasi serta rekonstruksi. Fraksi ini menilai penanganan bencana tidak cukup berfokus pada perbaikan infrastruktur fisik.

Usulan lain mencakup relaksasi kredit bagi korban bencana, beasiswa atau bantuan Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa terdampak, penyediaan air bersih darurat, pendampingan trauma healing, dan perlindungan masyarakat di lokasi pengungsian. Gerindra juga meminta seluruh bantuan dari pihak ketiga dan pemerintah pusat dilaporkan secara transparan serta akuntabel kepada DPRD.

Di bidang infrastruktur, Gerindra menyoroti rendahnya realisasi belanja modal yang disebut baru mencapai 9,58 persen. Penyelesaian pekerjaan diminta dipercepat sebelum musim hujan, terutama perbaikan jalan dan gedung sekolah di Flores.

Pemulihan Flores terkait langsung dengan layanan dasar

Bagi warga Flores, percepatan pemulihan menentukan akses terhadap jalan, sekolah, air bersih, pendidikan tinggi, dan perlindungan di pengungsian. Infrastruktur yang segera diperbaiki juga mendukung konektivitas dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

RRI melaporkan sejumlah pekerjaan yang mendapat perhatian, antara lain jembatan di Nagekeo, penanganan banjir bandang Maupungo dan Lewotobi, serta Terminal Haumeni di Timor Tengah Selatan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelumnya menyatakan penyesuaian program dalam rancangan perubahan anggaran diarahkan untuk mempercepat perbaikan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, dan rekonstruksi rumah warga terdampak gempa di Flores.

Gerindra meminta pemerintah mempercepat pekerjaan yang menjadi bagian dari pemulihan dan memastikan bantuan serta pelaksanaannya dapat dipantau DPRD. Laporan yang tersedia menyebut dukungan terhadap perpanjangan masa tanggap darurat dan dorongan untuk melanjutkan rehabilitasi serta rekonstruksi.

Sumber

• RRI — media publik nasional
• Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Nusa Tenggara Timur — pemerintah daerah
• Tribunnews Kupang — media regional