Gubernur NTT Targetkan Data Kerusakan Gempa Rampung Awal Oktober
Pemerintah Provinsi NTT menargetkan pendataan, verifikasi, dan uji publik data kerusakan akibat gempa Flores selesai antara September hingga awal Oktober 2026.
Oleh Pandi Muktar
Editor: Mursyid Sonsang
· 3 menit baca
Kupang — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan rangkaian pendataan, verifikasi, dan uji publik data kerusakan akibat gempa Flores selesai pada September hingga awal Oktober 2026. Target itu disampaikan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam wawancara yang dikutip RRI, yang menegaskan bahwa data final akan menjadi dasar penyaluran bantuan hunian serta program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menurut Gubernur Melki, seluruh data kerusakan rumah warga dan fasilitas umum wajib melalui tahapan verifikasi dan uji publik sebelum ditetapkan sebagai acuan penanganan pascabencana. Ia menekankan bahwa data harus objektif, tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik maupun alasan lain, serta disusun by name by address agar penyaluran bantuan dapat dipertanggungjawabkan.
Uji publik untuk menjamin akurasi
Uji publik digambarkan sebagai tahapan penting untuk memberi ruang kepada warga meninjau hasil pendataan, mengoreksi kekeliruan, dan menyampaikan keberatan bila rumah mereka belum tercatat atau kategori kerusakan dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam laporan RRI, Gubernur Melki mengatakan pemerintah daerah mengupayakan seluruh urusan pendataan hingga uji publik selesai antara September sampai awal Oktober 2026.
Pemprov NTT bekerja bersama pemerintah kabupaten terdampak di Flores dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memadukan data kerusakan. Pendataan mencakup rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, jalan, jembatan, irigasi, air minum, hingga sektor pertanian dan ekonomi produktif. Pemerintah daerah diminta memastikan tidak ada warga terdampak maupun fasilitas publik yang terlewat dalam data.
Setelah uji publik selesai dan data dinyatakan valid, Pemprov NTT bersama BNPB dan kementerian teknis terkait akan memfinalisasi dokumen rencana aksi pemulihan dan penanganan pascabencana. Gubernur Melki menyebut konsolidasi data yang tuntas menjadi prasyarat pengajuan usulan penanganan ke pemerintah pusat dan DPR RI sebelum awal Oktober.
Ende kejar validasi rumah rusak
Di Kabupaten Ende, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menargetkan verifikasi dan validasi data rumah warga terdampak gempa Flores rampung 100 persen pada Rabu, 16 September 2026. Kepala BPBD Ende Marcelus Eklesianus Meta menjelaskan dalam siaran RRI bahwa hingga Selasa malam, proses verifikasi lapangan telah mencapai sekitar 87 persen dan tim masih mempercepat pendataan agar seluruh data kerusakan rumah sesuai kondisi riil.
Data yang telah divalidasi akan menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Bupati Ende berisi daftar penerima bantuan hunian berdasarkan nama dan alamat. SK by name by address tersebut diperlukan untuk pengajuan bantuan hunian kepada pemerintah pusat.
Laporan lain dari media lokal menunjukkan bahwa Ende memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan dengan pekerjaan verifikasi yang belum tuntas. Sejumlah pejabat dan perwakilan BNPB menilai kecepatan verifikasi rumah rusak di Ende penting agar penanganan hunian bagi masyarakat terdampak tidak tertunda.
Ngada dan kabupaten lain masuk tahap uji publik
Di Kabupaten Ngada, pemerintah daerah mulai melaksanakan uji publik terhadap hasil pendataan dan verifikasi rumah warga terdampak gempa sejak masa transisi darurat menuju pemulihan yang dimulai 16 September 2026. Menurut laporan TribunFlores, uji publik dilakukan untuk mengonfirmasi kembali kondisi rumah warga di lapangan dan klasifikasi tingkat kerusakan, mulai dari rusak berat, sedang, ringan, hingga rumah yang tidak masuk kriteria kerusakan akibat bencana.
Melalui uji publik, pemerintah kabupaten dan masyarakat bersama-sama meninjau data yang telah dihimpun dan diverifikasi agar benar-benar menggambarkan situasi di lapangan. Pendekatan ini sejalan dengan arahan Gubernur Melki agar verifikasi melibatkan pemerintah desa dan kelurahan serta membuka ruang keberatan bagi warga di semua daerah terdampak.
Perkembangan di Ende, Ngada, dan kabupaten lain menunjukkan bahwa target penyelesaian pendataan di tingkat provinsi bergantung pada ketuntasan verifikasi dan administrasi di kabupaten. Data yang belum lengkap berpotensi menunda penetapan penerima bantuan dan pengajuan usulan hunian ke pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah didorong untuk mempercepat proses tanpa mengabaikan akurasi.
Sumber
Berita berikutnya
BNPB Catat Pengungsi Gempa Flores Turun Menjadi 46.461 Jiwa
BNPB mencatat pengungsi gempa Flores, Nusa Tenggara Timur, turun menjadi 46.461 jiwa per 15 September 2026. Data itu menunjukkan pemulihan berjalan, t…