Komisi IX DPR Minta Anggaran 2027 Pulihkan Faskes Terdampak Gempa NTT

Kupang — Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan memasukkan pemulihan fasilitas kesehatan terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur ke dalam perencanaan fiskal Tahun Anggaran 2027.

Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar, Ravindra Airlangga, menyampaikan permintaan itu pada 15 September 2026 dengan menekankan perlunya ruang fiskal yang memadai agar perbaikan fasilitas kesehatan penunjang di wilayah terdampak bencana dapat berjalan optimal, menurut pemberitaan Tribunnews yang mengutip pernyataannya secara langsung.

Permintaan Komisi IX tersebut terkait gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores dan sekitarnya sejak 15 Agustus 2026, yang mengakibatkan kerusakan luas pada infrastruktur dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi.

Kerusakan fasilitas kesehatan

Data kerusakan fasilitas kesehatan yang digunakan pemerintah pusat dan daerah masih terus diperbarui. Menurut laporan BBC News Indonesia yang merujuk data Kementerian Kesehatan, hingga pertengahan Agustus 2026 terdapat tiga rumah sakit dengan kategori rusak berat, salah satunya RSUD Ruteng di Kabupaten Manggarai, dan dua lainnya di Kabupaten Nagekeo.

BBC dalam laporan yang sama menyebut dari 190 puskesmas di wilayah terdampak, sebanyak 37 puskesmas mengalami rusak sedang dan 20 puskesmas rusak berat. Angka ini berbeda dari klaim 166 puskesmas rusak yang beredar di sejumlah pernyataan, sehingga data resmi yang dapat dikonfirmasi sejauh ini adalah 57 puskesmas rusak sedang dan berat.

Detikcom melaporkan RSUD Ruteng mengalami kerusakan hingga hampir 75 persen dan sebagian besar pasien harus dirawat di luar gedung, sementara pemerintah daerah menyiapkan rumah sakit lapangan di Stadion Golo Dukal untuk menjaga keberlanjutan layanan.

Pengungsi dan kebutuhan layanan kesehatan

Gempa bumi di NTT menyebabkan ratusan ribu warga mengungsi. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diolah Katadata menunjukkan hingga 26 Agustus 2026 terdapat 179.037 pengungsi di seluruh provinsi, dengan sebaran terbesar di Kabupaten Nagekeo (51.284 orang) dan Kabupaten Manggarai (50.556 orang).

Suara Surabaya, mengutip BNPB, mencatat per 30 Agustus 2026 jumlah pengungsi masih mencapai 188.161 orang, dengan konsentrasi terbesar tetap di Manggarai dan Nagekeo. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan layanan kesehatan darurat yang berkelanjutan di pos-pos pengungsian.

Dalam kunjungan kerja spesifik ke Manggarai pada 21–23 Agustus 2026, Komisi IX DPR RI meninjau pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak dan menyoroti pentingnya penguatan layanan di rumah sakit lapangan dan fasilitas kesehatan penyangga, menurut laporan KATANTT dan Lampiran.

Ruang fiskal dan dukungan anggaran

Ravindra Airlangga menyatakan Kementerian Kesehatan perlu mengupayakan ruang fiskal dalam perencanaan anggaran 2027 untuk pemulihan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak bencana, sebagai tindak lanjut rapat kerja Komisi IX dengan Kemenkes pada 27 Agustus 2026.

Sejumlah anggota Komisi IX lain juga menekankan pentingnya dukungan anggaran yang memadai untuk penanganan bencana dan penguatan layanan kesehatan, sebagaimana disampaikan dalam laporan Jurnalbabel mengenai rapat kerja dengan Menteri Kesehatan.

Di sisi eksekutif, Menteri Kesehatan dalam wawancara yang dikutip CNBC Indonesia menerangkan bahwa Kemenkes tengah mengidentifikasi tingkat kerusakan fasilitas kesehatan dan menyiapkan dokumen kebutuhan anggaran pemulihan, dengan harapan dapat selesai pada September 2026 untuk kemudian diproses lebih lanjut oleh pemerintah.

Meski demikian, hingga pertengahan September 2026, sumber-sumber resmi yang tersedia belum merinci total anggaran yang akan dialokasikan untuk perbaikan puskesmas dan rumah sakit di NTT, maupun jadwal penyelesaian pemulihan tiap fasilitas.

Fokus pada layanan di lapangan

Di tengah proses perencanaan anggaran, pemerintah daerah dan pusat masih berfokus pada keberlanjutan layanan kesehatan di lapangan. Detikcom menggambarkan bagaimana RSUD Ruteng mengalihkan sebagian besar pelayanan ke tenda darurat dan rumah sakit lapangan karena kerusakan bangunan yang parah, sementara ruang ICU menjadi salah satu bagian yang masih dapat digunakan.

Laporan BBC Indonesia juga menyebut kerusakan atap dan tembok di RSUD Ruteng hingga membuat ruang operasi, persalinan, farmasi, dan laboratorium kehilangan fungsi, sehingga pihak rumah sakit harus mendirikan tenda darurat dan menyiapkan ruang medis pengganti sementara.

Dalam konteks ini, desakan Komisi IX agar pemulihan fasilitas kesehatan dimasukkan dalam agenda fiskal 2027 menjadi bagian dari upaya jangka menengah, sementara penanganan darurat dan layanan bagi pengungsi tetap berjalan dengan dukungan rumah sakit lapangan dan puskesmas yang masih beroperasi.

Sumber

• Tribunnews
• KATANTT
• Katadata Databoks
• Suara Surabaya
• Detikcom
• BBC News Indonesia
• Jurnalbabel
• CNBC Indonesia
• Lampiran.id