Pemprov NTT Longgarkan BBM Bersubsidi di 7 Kabupaten Terdampak Gempa Flores

Labuan Bajo — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melonggarkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi di tujuh kabupaten terdampak gempa Flores. Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan relaksasi itu mulai diberlakukan sejak hari pertama gempa, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Kelonggaran ini ditujukan untuk kendaraan yang membawa bantuan dan terlibat dalam penanganan bencana, termasuk armada evakuasi, pengangkut logistik, relawan, serta kendaraan pemerintah dan aparat. Gubernur mengatakan kebijakan tersebut diberlakukan agar mobilitas penanganan gempa tidak terhambat oleh aturan pengisian BBM bersubsidi.

DDTCNews melaporkan pada 25 Agustus 2026 bahwa relaksasi itu berlaku di seluruh Flores untuk mendukung penanganan dampak gempa. Laporan itu juga menyebut kebijakan tersebut bersifat sementara dan tidak dimaksudkan sebagai pencabutan permanen atas Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025.

Relaksasi di masa darurat

Dalam pemberitaan yang sama, DDTCNews mengutip pernyataan gubernur bahwa relaksasi diperintahkan sejak hari pertama terjadinya gempa Flores. Kebijakan itu diarahkan untuk memastikan kendaraan pembawa bantuan kemanusiaan dapat bergerak tanpa kendala pasokan BBM di lapangan.

Pada saat yang sama, aturan dasar pembatasan BBM bersubsidi di NTT tetap berlaku dalam kondisi normal. Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan berpelat luar daerah dan kendaraan berpelat NTT yang belum melunasi pajak, dengan kode DH, EB, dan ED sebagai penanda kendaraan yang terdaftar di wilayah provinsi itu.

Sejumlah media lokal juga melaporkan bahwa relaksasi diberikan di tujuh kabupaten terdampak gempa dan berlaku selama masa tanggap darurat serta pemulihan. Kebijakan ini disebut sebagai penyesuaian sementara untuk mempercepat penanganan bencana, bukan pencabutan aturan secara permanen.

Masih mengikuti evaluasi lapangan

Pemerintah provinsi menempatkan kebijakan ini sebagai langkah darurat yang akan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. BPH Migas pada 20 Agustus 2026 juga menyebut dukungan penyaluran BBM diperkuat untuk percepatan pemulihan bencana di Flores, termasuk bagi kendaraan layanan umum, ambulans, dan alat berat.

Dengan relaksasi itu, prioritas penggunaan BBM bersubsidi bergeser untuk menunjang evakuasi warga, distribusi logistik, dan pergerakan petugas di wilayah terdampak. Pemerintah daerah tetap mempertahankan kerangka pengaturan BBM bersubsidi di luar situasi darurat.

Dalam laporan yang sama, penanganan bencana di Flores juga dikaitkan dengan kebutuhan memastikan pasokan BBM tersedia di titik-titik distribusi utama. Kebijakan relaksasi diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran operasi kemanusiaan di lapangan.

Kebijakan ini belum disertai penjelasan rinci mengenai daftar tujuh kabupaten atau batas waktu berakhirnya relaksasi. Namun, sumber-sumber yang terverifikasi menegaskan bahwa pelonggaran tersebut berlaku sementara dan terkait langsung dengan penanganan gempa Flores.

Sumber

• DDTCNews
• IDN Times
• BPH Migas
• RRI