Pemprov NTT Arahkan Perbatasan Menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kupang — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma menegaskan arah pembangunan kawasan perbatasan NTT sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rapat koordinasi Perencanaan Tematik Perbatasan (PERMATA) pada 11 Oktober 2026 di Kupang.

Mengapa ini penting: Pelaksanaan PERMATA pada 2026–2027 memprioritaskan layanan dasar, konektivitas, akses internet dan listrik, serta pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan NTT.

Pemerintah Provinsi NTT menggunakan PERMATA sebagai kerangka perencanaan pembangunan kawasan perbatasan yang berbasis potensi ruang dan komoditas unggulan daerah. Pemerintah menargetkan dokumen itu menjadi pedoman pelaksanaan program dan penganggaran lintas sektor.

Menurut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, periode 2026–2027 menjadi fase prioritas untuk meningkatkan layanan dasar di kawasan perbatasan. Prioritas tersebut mencakup rumah layak huni, sarana-prasarana, konektivitas transportasi, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah 3R, serta akses internet dan listrik.

Pengembangan kawasan juga mencakup penataan ruang dan penanggulangan bencana. Pemerintah menyelaraskan rancangan peraturan presiden dengan rencana detail tata ruang kawasan perbatasan NTT serta menyiapkan Kampung Siaga Bencana.

Di bidang kesehatan, rencana pemerintah meliputi peningkatan sarana dan prasarana puskesmas pembantu, layanan telemedicine, dan pemenuhan tenaga medis. Penguatan budaya lokal dilakukan melalui pelestarian cagar budaya dan kearifan lokal serta kegiatan seni, budaya, bahasa, dan sastra daerah.

Wakil Gubernur NTT juga meminta pembangunan ekonomi diselaraskan dengan aspek pertahanan dan pengelolaan lintas batas negara agar berlangsung tertib dan aman.

Peran pemerintah pusat

Dalam forum yang sama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan memetakan tiga prioritas pembangunan perbatasan NTT: pengembangan kawasan ekonomi Motaain, peningkatan konektivitas dan tata kelola pintu lintas batas, serta penguatan program prioritas nasional di 11 kabupaten perbatasan.

BNPP menyebut sinkronisasi 160 kegiatan lintas sektor senilai Rp469,84 miliar melibatkan 22 kementerian dan lembaga untuk pembangunan kawasan perbatasan NTT pada 2026.

Pelaksanaan PERMATA akan dikawal melalui tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Sumber

• Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
• Metro TV News
• Tribunnews Kupang