Pemprov NTT Arahkan Perubahan APBD 2026 untuk Pemulihan Flores

Kupang — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengarahkan penyesuaian program dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk mempercepat pemulihan dan rehabilitasi wilayah terdampak gempa Flores. Kebijakan itu disampaikan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dalam Rapat Paripurna ke-90 DPRD NTT pada Senin, 14 September 2026, menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026 menurut laporan Radio Republik Indonesia.

Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD NTT dan dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT Kristien Samiyati Pati. Dalam kesempatan itu, pemerintah provinsi menekankan bahwa penyesuaian program diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores.

Menurut penjelasan Johni Asadoma, anggaran penanganan darurat serta bantuan keuangan dalam rancangan perubahan APBD diarahkan untuk mendukung perbaikan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat gempa. Pemerintah provinsi menilai pemulihan fisik diperlukan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan lebih cepat.

Selain pemulihan infrastruktur, pembiayaan perubahan APBD 2026 juga digerakkan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat kecil. RRI melaporkan bahwa pemerintah mengaitkan kebijakan anggaran dengan upaya pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga di wilayah terdampak, sehingga dukungan tidak berhenti pada perbaikan bangunan.

Prioritas belanja tidak terduga

Laporan Jejakhukumindonesia.com menyebut Pemerintah Provinsi NTT meningkatkan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 sebesar 725,31 persen menjadi sekitar Rp73,35 miliar. Peningkatan tersebut diarahkan untuk memperkuat penanganan dan pemulihan pascabencana gempa bumi Flores, sekaligus memastikan ketersediaan anggaran bagi kebutuhan darurat lain yang mungkin muncul.

Masih menurut media tersebut, di sisi pengeluaran, rencana belanja daerah diefisiensikan, sementara BTT justru naik signifikan karena diposisikan sebagai instrumen utama penanganan pascabencana. Pemerintah provinsi menyatakan bahwa prioritas penanganan dan pemulihan pascabencana menjadi salah satu dasar perubahan struktur anggaran tahun berjalan.

Pemerintah provinsi juga menyebut perlunya pembahasan lanjutan bersama DPRD NTT untuk memastikan arah kebijakan anggaran dalam perubahan APBD 2026 tetap menjawab kebutuhan masyarakat terdampak. Rancangan perubahan itu masih berada dalam tahap pembahasan, sehingga rincian akhir alokasi per sektor dan per kabupaten akan ditetapkan kemudian melalui keputusan bersama eksekutif dan legislatif.

Bantuan Presiden dan data kerusakan

Sejumlah media nasional dan lokal melaporkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyalurkan Bantuan Presiden atau bantuan kemasyarakatan senilai total Rp200 miliar untuk mendukung penanganan dan pemulihan dampak gempa bumi di NTT, khususnya Pulau Flores. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi NTT menerima Rp40 miliar, sementara delapan kabupaten di daratan Flores masing-masing memperoleh Rp20 miliar.

Delapan kabupaten penerima bantuan di Flores yang disebut antara lain Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur. Kementerian Dalam Negeri mengklasifikasikan bantuan ini sebagai tambahan Belanja Tidak Terduga yang telah ditransfer ke kas daerah pada akhir Agustus 2026 untuk mempercepat penanganan bencana dan pemulihan masyarakat.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT per 4 September 2026 yang dikutip sejumlah media, gempa bermagnitudo 7,7 di Flores menyebabkan 130 orang meninggal dunia dan 96.385 orang mengungsi. Bencana tersebut merusak 99.568 rumah, serta berdampak pada 600 rumah ibadah, 2.633 fasilitas pendidikan, 673 kantor pemerintah, dan 663 fasilitas kesehatan di berbagai kabupaten di Pulau Flores.

Pengawasan dana dan pemetaan kebutuhan

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam berbagai pernyataan yang diberitakan media menegaskan bahwa seluruh dana untuk penanganan gempa Flores, termasuk Bantuan Presiden Rp200 miliar, harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan diawasi ketat. Pengawasan disebut akan dilakukan secara berlapis untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bantuan benar-benar tiba kepada warga terdampak.

Pemerintah kabupaten penerima bantuan diminta menggunakan anggaran sesuai petunjuk teknis kementerian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para bupati bersama pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa didorong memetakan lokasi terdampak secara rinci agar kebutuhan warga terdampak dapat diidentifikasi dan direspons dengan akurat.

Pemerintah Provinsi NTT menyatakan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah kabupaten akan terus dilakukan selama masa pemulihan. Melalui perubahan APBD 2026 dan pemanfaatan Bantuan Presiden, pemerintah berharap proses rehabilitasi fisik dan pemulihan ekonomi di Flores dapat berjalan lebih cepat dan menyentuh kelompok masyarakat yang paling terdampak.

Sumber

• RRI Kupang - Pemprov NTT Prioritaskan Pemulihan Flores dalam Perubahan APBD 2026
• Jejakhukumindonesia.com - Wagub Johni sampaikan Nota Keuangan Perubahan APBD 2026, BTT Naik 725 Persen untuk Penanganan Pascabencana
• Detikfinance - Prabowo Kucurkan Rp 200 M buat Pemda NTT Tangani Dampak Gempa
• NusaBali - Gubernur NTT Tegaskan Dana Gempa Flores Diawasi Ketat
• Periskop.id - Prabowo Salurkan Rp200 Miliar untuk Gempa NTT, Tiap Kabupaten Dapat Rp20 Miliar