Prabowo Perintahkan Perencanaan 16 Ruas Pantura Flores
Dalam rapat penanganan gempa di Nagekeo, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo merencanakan Jalur Pantai Utara (Pantura) Flores.
Oleh Arsyid Muhamad
Editor: Mursyid Sonsang
· 3 menit baca
Kupang — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo untuk merencanakan pembangunan Jalur Pantai Utara (Pantura) Flores dalam rapat penanganan gempa di Posko Penanganan Gempa Bumi Yonif TP 834/Wakanga Mere, Kabupaten Nagekeo, pada 26 Agustus 2026.
Instruksi itu disampaikan setelah Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena memaparkan usulan penanganan koridor Pantura Flores sebagai jalur strategis dan alternatif ketika terjadi bencana. Dalam laporan Expo NTT dan Media NTT, Prabowo merespons usulan tersebut dengan arahan singkat kepada Menteri PU: “Rencanakan, Menteri PU.”
Menurut kedua media, Dody Hanggodo menjawab bahwa jalur Pantura Flores sudah masuk dalam perencanaan pemerintah. Namun, hingga awal September 2026, belum ada penjelasan rinci mengenai tahapan pelaksanaan, nilai anggaran, maupun sumber pembiayaan dalam keterangan resmi pemerintah pusat atau daerah.
Koridor Pantura Flores: 16 Ruas Sepanjang 437,29 Kilometer
Laporan Expo NTT menyebutkan bahwa penanganan Pantura Flores mencakup 16 ruas jalan dengan total panjang 437,29 kilometer. Jalur ini membentang di tujuh kabupaten di Flores bagian utara: Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.
Masih berdasarkan penjelasan Melki Laka Lena yang dikutip media lokal, sejumlah ruas utama yang diusulkan antara lain Simpang Nggorang–Simpang Terang, Simpang Terang–Simpang Noa, Simpang Noa–Wontong, Wae Gongger–Pota, Pota–Labuan Kelambu, Labuan Kelambu–Riung, Ngolonio–Danga, Aeramo–Kaburea, Kaburea–Ranakolo, Maurole–Koro, Koro–Maumere, dan Nupangamli–Mudajebak.
Media NTT menulis bahwa koridor utara ini diusulkan sebagai jalur strategis untuk menghubungkan sentra-sentra produksi di pesisir Flores, mulai dari Manggarai Barat hingga Sikka, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di bagian utara pulau. Pemerintah provinsi memandang jalur tersebut penting untuk distribusi hasil pertanian dan perikanan, membuka akses ke kawasan produksi, dan mendukung pengembangan pariwisata.
Konteks Gempa Flores dan Jalur Alternatif
Rapat di Yonif TP 834/Wakanga Mere berlangsung dalam konteks penanganan gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores dan sejumlah wilayah di NTT pada 15 Agustus 2026. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT yang disampaikan Gubernur Melki Laka Lena menunjukkan gempa tersebut berdampak pada ribuan satuan pendidikan di tujuh kabupaten.
Dalam rapat penanganan bencana yang dipimpin Prabowo, Melki mengaitkan kebutuhan pembangunan jalur Pantura dengan pengalaman distribusi bantuan ketika terjadi gempa besar di Flores sejak 1992. Menurut dia, akses di pesisir utara menjadi penentu pergerakan bantuan; ketika jalur darat terganggu, distribusi harus dialihkan melalui udara atau laut.
Prabowo sendiri dalam beberapa kesempatan di Nagekeo menekankan pentingnya percepatan pemulihan wilayah terdampak gempa, mulai dari hunian tetap hingga layanan pendidikan, dengan tetap mengacu pada rekomendasi BMKG terkait keamanan lokasi.
Instruksi Perencanaan dan Tahapan Kebijakan
Arahan Presiden agar Menteri PU merencanakan Pantura Flores menandai masuknya usulan tersebut ke dalam proses perencanaan pemerintah. Namun, keterangan yang dapat diakses publik hingga pertengahan September 2026 baru sebatas pernyataan bahwa jalur itu “sudah direncanakan”, tanpa dokumen teknis yang terpublikasi.
Belum terdapat penjelasan terbuka apakah ke-16 ruas akan dikerjakan sekaligus atau secara bertahap, dan bagaimana tahapan studi kelayakan, desain teknis, pembebasan lahan, serta standar jalan akan dijalankan. Media lokal menekankan bahwa dukungan politik dan instruksi perencanaan masih perlu diikuti keputusan penganggaran untuk berujung pada pekerjaan fisik di lapangan.
Gagasan membangun jalur utara Flores disebut Melki sebagai cita-cita lama sejak masa Gubernur Ben Mboi. Dengan arahan Presiden dalam rapat penanganan gempa di Nagekeo, usulan tersebut memperoleh saluran formal di tingkat pemerintah pusat, tetapi masih menunggu rincian program dan keputusan anggaran sebelum berubah menjadi proyek pembangunan jalan yang konkret.
Sumber
Berita berikutnya
Camat Lamba Leda Utara Minta Maaf soal Bantuan Gempa
Camat Lamba Leda Utara, Manggarai Timur, Agustinus Supratman, menyampaikan permintaan maaf melalui video klarifikasi setelah insiden pengecekan bantua…
Baca juga


