Bagaimana Membaca Data Kriminalitas dan Perkara Hukum di NTT?

Data resmi menunjukkan kriminalitas di Nusa Tenggara Timur perlu dibaca melalui dua ukuran berbeda: tindak pidana yang dilaporkan dan desa yang mencatat jenis kejahatan tertentu. BPS menyediakan tabel statistik mengenai keduanya, sedangkan Kejaksaan Tinggi NTT melaporkan 106 penyelidikan perkara korupsi sepanjang Januari hingga September 2025.

Apa yang dimaksud dengan angka kriminalitas di NTT?

Angka kriminalitas tidak selalu berarti jumlah seluruh kejahatan yang terjadi. BPS membedakan data berdasarkan indikator, termasuk jumlah tindak pidana yang dilaporkan serta banyaknya desa menurut tindak kejahatan, sehingga pembaca perlu melihat apa yang dihitung dalam setiap tabel.

Tabel BPS tentang jumlah tindak pidana yang dilaporkan menyajikan perkara yang masuk sebagai laporan. Tabel lain mengelompokkan desa menurut tindak kejahatan, sehingga satuannya adalah desa, bukan jumlah kasus.

Berapa perkara korupsi yang ditangani?

Kejaksaan Tinggi NTT menyatakan terdapat 106 penyelidikan perkara korupsi sepanjang Januari hingga September 2025. Pada tahap penyidikan, terdapat 92 perkara yang masih aktif dalam periode tersebut, menurut Kejaksaan Tinggi NTT.

Angka penyelidikan dan penyidikan tidak boleh dijumlahkan karena menunjukkan tahapan penanganan perkara yang berbeda. Data itu juga tidak sama dengan jumlah putusan pengadilan.

Mengapa angka laporan polisi berbeda dari angka perkara jaksa?

Polisi dan jaksa bekerja pada tahapan berbeda dalam proses pidana. Data laporan menggambarkan perkara yang dilaporkan, sedangkan data kejaksaan yang dikutip di sini menggambarkan perkara korupsi pada tahap penyelidikan atau penyidikan.

Karena definisi, jenis tindak pidana, periode, dan lembaga pencatatnya berbeda, angka-angka tersebut tidak dapat dipakai untuk menghitung satu total kriminalitas NTT.

Bagaimana membaca data itu dengan tepat?

• Periksa satuan data: kasus, perkara, atau desa.
• Periksa periode pencatatan dan jenis tindak pidana.
• Bedakan tahap laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan.

BPS menerbitkan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2025 pada 28 Februari 2025 dan Statistik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025 pada 26 September 2025. Kedua publikasi itu menjadi rujukan statistik wilayah, sementara Kejaksaan Tinggi NTT menjadi sumber untuk perkembangan penanganan perkara korupsi.

Sumber

• Badan Pusat Statistik Provinsi
• Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur