Penerimaan Pajak NTT Tumbuh, Tarif UMKM Tetap 0,5 Persen

Kupang — Penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai Rp1.521 miliar per 31 Agustus 2026. Angka itu setara 55,12% dari target tahun 2026 sebesar Rp2.760,95 miliar dan tumbuh 19,60% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi tersebut menyumbang 44,28% terhadap total penerimaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara. Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp589,26 miliar atau 31,51% dari total penerimaan.

Komponen penerimaan lain yang disebutkan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp414,14 miliar, Pajak Penghasilan Final sebesar Rp234,81 miliar, Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan sebesar Rp210,37 miliar, serta Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi sebesar Rp42,92 miliar.

Aturan PPh Final tetap relevan bagi UMKM NTT

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara menyampaikan bahwa tarif Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebesar 0,5% tetap berlaku sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Ketentuan itu mulai berlaku pada 22 April 2026.

Fasilitas tersebut berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Perseroan Terbatas Perorangan, dan koperasi sesuai ketentuan yang berlaku. Batas omzetnya sebesar Rp4,8 miliar per tahun. Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi, omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun tetap tidak dikenai Pajak Penghasilan.

Hingga Agustus 2026, jumlah Surat Pemberitahuan yang masuk mencapai 221.725 SPT. Jumlah itu meningkat 650 SPT dibandingkan bulan sebelumnya dan tumbuh 15,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Rinciannya terdiri atas 211.762 SPT Tahunan Orang Pribadi dan 9.963 SPT Badan.

Sumber

• RRI — laporan kinerja perpajakan Nusa Tenggara Timur
• Direktorat Jenderal Pajak — siaran pers penerimaan pajak Nusa Tenggara Timur dan dukungan UMKM