DPRD NTT Minta Relaksasi Kredit bagi Warga Terdampak Gempa Flores

Kupang — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah provinsi berkoordinasi dengan lembaga keuangan untuk memberikan relaksasi kredit bagi warga terdampak gempa Flores, terutama pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan.

Permintaan itu tertuang dalam laporan Badan Anggaran DPRD NTT terkait hasil pembahasan Rancangan Perubahan APBD NTT Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan pada Sabtu, 19 September 2026.

Menurut laporan tersebut, aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah terdampak gempa belum sepenuhnya pulih sehingga sebagian warga masih kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.

Usulan relaksasi kredit

Ketua DPRD NTT Emi Nomleni menjelaskan, kondisi paling berat dirasakan masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada usaha mikro, kecil, dan menengah, sektor pertanian, serta perikanan.

Emi menyatakan pemerintah perlu membangun komunikasi dengan lembaga keuangan agar tersedia keringanan bagi debitur yang terdampak bencana.

“Kalau ada pinjaman-pinjaman, tentu memang pemerintah harus melakukan koordinasi untuk bisa ada relaksasi,” kata Emi, sebagaimana dikutip Pos-Kupang.

Dalam laporan Banggar, relaksasi kredit diminta untuk dibahas bersama perbankan dan lembaga keuangan nonbank yang melayani masyarakat di wilayah terdampak.

Lembaga yang disebut antara lain bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank NTT, dan lembaga keuangan lainnya.

Mekanisme masih disiapkan

Laporan DPRD NTT belum merinci bentuk keringanan, persyaratan pengajuan, maupun jangka waktu relaksasi kredit.

Emi Nomleni menyebut mekanisme dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing lembaga keuangan, dengan prinsip meringankan beban warga terdampak yang sedang memulihkan usaha dan kehidupan.

Sampai laporan itu disampaikan, belum ada informasi mengenai keputusan resmi pemerintah provinsi atau komitmen baru dari perbankan atas usulan DPRD.

Sementara itu, Bank NTT sebelumnya telah menyiapkan dua skema penangguhan kredit bagi debitur terdampak gempa Flores.

Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menjelaskan penangguhan pembayaran pokok kredit dapat diberikan hingga enam bulan, sedangkan penangguhan pokok dan bunga disiapkan dengan masa hingga tiga bulan.

Program penangguhan tersebut disebut telah disiapkan sejak pertengahan Agustus 2026, namun hingga awal September belum ada debitur korban gempa yang mengajukan permohonan resmi.

Dampak gempa dan kebijakan pemulihan

Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di Flores menimbulkan kerusakan rumah warga dan fasilitas publik di beberapa kabupaten.

Pemerintah dan DPRD NTT menyiapkan penyesuaian anggaran melalui Perubahan APBD 2026 untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.

Pemerintah provinsi memprioritaskan pemulihan di sektor perumahan, fasilitas pendidikan, dan infrastruktur layanan publik, selain program dukungan ekonomi bagi warga terdampak.

Dalam pembahasan bersama DPRD, pemerintah juga mulai menyusun usulan dana hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Keringanan bagi mahasiswa terdampak

Selain relaksasi kredit, DPRD NTT mendorong keringanan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal wilayah terdampak gempa yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah.

Pemerintah provinsi mulai menyiapkan usulan pembebasan atau keringanan Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa dari tujuh kabupaten terdampak sebagai bagian dari paket kebijakan pascabencana.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo, usulan tersebut diharapkan membantu keluarga korban gempa yang menghadapi tekanan ekonomi akibat kerusakan rumah dan gangguan aktivitas usaha.

DPRD meminta pemerintah menjalin komunikasi dengan perguruan tinggi untuk membahas kondisi mahasiswa dan kemungkinan pemberian keringanan biaya kuliah bagi mereka.

Sumber

• Pos-Kupang (Tribunnews Kupang)
• RRI Kupang
• Akurat.co