NTT Hari Ini

Senin, 21 September 2026

Dinsos NTT Perkuat Verifikasi Bansos, Penerima PKH Dievaluasi Berkala

Dinas Sosial Nusa Tenggara Timur memperkuat pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data penerima bantuan sosial melalui aplikasi SIKS-NG dan pengecekan lapangan.

Oleh

Editor: Mursyid Sonsang

· Peristiwa: · 3 menit baca

Kupang — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data penerima bantuan sosial agar bantuan tepat sasaran kepada warga yang memenuhi kriteria kemiskinan, dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan pengecekan lapangan oleh petugas sosial.

Penegasan itu disampaikan Penyuluh Sosial Ahli Madya Dinas Sosial Provinsi NTT, Tony Derius Ledo, dalam dialog di Pro 1 RRI Kupang pada Selasa, 15 September 2026.

Menurut Tony, verifikasi dan validasi data menjadi instrumen penting untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan.

Proses tersebut dilakukan melalui SIKS-NG yang dikelola Kementerian Sosial dan diakses dinas sosial provinsi serta kabupaten/kota, dengan dukungan petugas yang melakukan pemutakhiran data di lapangan.

Verifikasi untuk mencegah salah sasaran

Dalam dialog itu, Tony mengakui masih terdapat kasus warga yang terus menerima bantuan sosial meski dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan.

Pada saat yang sama, ada keluarga yang layak namun belum terdata sebagai penerima.

Kondisi tersebut mendorong Dinas Sosial NTT memperkuat pemutakhiran dan verifikasi berkala, termasuk pencocokan data dalam SIKS-NG dengan temuan petugas di lapangan.

Verifikasi lapangan dilakukan melalui ground check terhadap status penerima.

Petugas mengecek apakah penerima masih berada di alamat yang sama, masih hidup, atau sudah mengalami perubahan status pekerjaan, seperti diangkat menjadi aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Menurut penjelasan Ketua Tim PKH NTT dalam pemberitaan lain, pemeriksaan lapangan menggunakan sejumlah variabel individu dan keluarga untuk menilai kelayakan bantuan, lalu hasilnya diunggah ke SIKS-NG pada setiap tahap penyaluran.

Penerima PKH dievaluasi berkala

Dalam dialog di RRI Kupang, Tony menyoroti Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu contoh bantuan sosial yang perlu dievaluasi secara berkala.

Ia menyebut adanya penerima yang memperoleh bantuan dalam jangka panjang sehingga membutuhkan peninjauan ulang dengan mengacu pada ketentuan masa penerimaan dan perubahan kondisi sosial ekonomi.

Evaluasi dilakukan melalui pemutakhiran data di SIKS-NG dan verifikasi lapangan sebelum penyaluran berikutnya.

Pendamping PKH dan operator SIKS-NG di tingkat desa dan kelurahan juga diminta aktif menyaring data penerima yang sudah meninggal, pindah alamat, atau sudah tidak memenuhi kriteria.

Data yang telah disaring kemudian dibahas dalam pra-rekonsiliasi antara dinas sosial, penyalur, dan pemerintah desa atau kelurahan sebelum penetapan akhir daftar penerima.

Kanal pengaduan bagi masyarakat

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial menyediakan sejumlah kanal pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan belum terdata sebagai penerima atau keberatan atas status bantuan sosial.

Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Call Center Kemensos di nomor 171, layanan WhatsApp, fitur Usul-Sanggah pada Aplikasi Cek Bansos, atau platform pengaduan nasional SP4N LAPOR.

Selain itu, warga dapat datang langsung ke kantor desa, kelurahan, atau dinas sosial setempat untuk menyampaikan usulan atau sanggahan terkait data kesejahteraan sosial.

Usulan dan sanggahan tersebut akan diinput oleh operator ke dalam SIKS-NG untuk diverifikasi oleh dinas sosial kabupaten/kota sebelum ditetapkan dalam data terpadu.

Konteks penguatan data kesejahteraan sosial

Pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data penerima bantuan sosial melalui SIKS-NG merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dilakukan berjenjang dari pusat hingga daerah.

Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota wajib menjaga akurasi data sebagai dasar penentuan keluarga penerima manfaat berbagai program, termasuk PKH, bantuan pangan nontunai, dan bantuan iuran jaminan kesehatan.

Di Nusa Tenggara Timur, penguatan verifikasi dan pemutakhiran data ini menjadi penting karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara status penerima bantuan dan kondisi masyarakat.

Melalui pemanfaatan SIKS-NG dan verifikasi lapangan, pemerintah daerah diharapkan dapat memperbaiki penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan mendukung penurunan kemiskinan di wilayah tersebut.

Sumber

Berita berikutnya

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.