Himpaudi NTT Kunjungi Guru PAUD Korban Gempa Manggarai Timur

Manggarai Timur — Pengurus Wilayah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Nusa Tenggara Timur mengunjungi guru PAUD yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai Timur, Flores. Menurut pemberitaan VIVA NTT, rombongan Himpaudi NTT berencana membawa laporan mengenai kondisi guru dan siswa PAUD terdampak ke pengurus pusat organisasi di Jakarta.

Kunjungan dilakukan ke Kampung Wangkar, Desa Rana Mese, Kecamatan Congkar, Manggarai Timur, pada Rabu, 9 September 2026. Rombongan dipimpin Ketua PW Himpaudi NTT Yahya Baksuni, didampingi Sekretaris Esti Meilani Boimau dan Ketua Biro Organisasi Yermias Liunikas. Dalam kunjungan itu, pengurus wilayah mendata kondisi guru, siswa, serta sarana PAUD yang terdampak gempa.

Yahya Baksuni menjelaskan, kondisi dan kebutuhan guru serta lembaga PAUD di wilayah terdampak akan disampaikan kepada Ketua Umum Himpaudi di tingkat pusat. Langkah ini dimaksudkan agar isu pemulihan layanan PAUD setelah gempa mendapat perhatian dalam kebijakan organisasi dan dapat diteruskan dalam komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Kondisi guru dan layanan PAUD

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores dan Manggarai Timur pada pertengahan Agustus 2026 menyebabkan kerusakan bangunan rumah warga dan fasilitas umum, termasuk pendidikan. Bagi lembaga PAUD, kerusakan ruang belajar dan rumah guru berpotensi mengganggu keberlanjutan kegiatan pembelajaran bagi anak usia dini.

Menurut laporan VIVA NTT, pengurus Himpaudi NTT dalam dialog dengan guru-guru PAUD di Kampung Wangkar menerima penjelasan mengenai kebutuhan sarana pembelajaran, ruang belajar yang aman, dan dukungan bagi pendidik yang rumahnya rusak. Data rinci mengenai jumlah guru dan lembaga PAUD terdampak belum dipublikasikan, namun Himpaudi NTT menempatkan guru dan siswa PAUD sebagai kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pemulihan.

Dalam konteks yang lebih luas, penanganan dampak gempa di Manggarai Timur masih berlangsung. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah kabupaten mulai membangun hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak berat. Upaya pemulihan hunian ini terkait langsung dengan kemampuan guru dan keluarga mereka untuk kembali menjalankan aktivitas pendidikan secara teratur.

Hunian sementara bagi korban gempa

BNPB menyatakan akan membangun hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak gempa di Manggarai Timur. Menurut laporan Media Indonesia, sebanyak 2.029 unit huntara direncanakan dibangun, mengacu pada jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan berat. Pembangunan tahap awal dimulai di Kecamatan Borong dan ditandai dengan penyerahan satu unit huntara kepada keluarga korban gempa di Kampung Bugis, Kelurahan Kota Ndora, pada Jumat, 17 September 2026.

Laporan lain dari CNN Indonesia menyebutkan bahwa pembangunan 2.029 unit huntara tersebar di seluruh wilayah Manggarai Timur. Direktur Wilayah II BNPB yang juga Ketua Satgas penanganan gempa Manggarai Timur, dr. Riswandi, menjelaskan bahwa huntara disiapkan sebagai tempat tinggal yang aman dan layak selama masa pemulihan sebelum nantinya digantikan dengan hunian tetap. Progres pembangunan huntara disebut telah mencapai sekitar 95 persen menjelang 19 September 2026.

Skala pembangunan huntara menunjukkan tingkat kerusakan dan kebutuhan pemulihan di kabupaten tersebut. Namun, data khusus mengenai dampak terhadap sektor pendidikan anak usia dini, termasuk jumlah unit PAUD yang rusak dan jumlah guru terdampak, belum dipublikasikan secara terbuka dalam laporan BNPB maupun pemerintah daerah.

Peran Himpaudi dan tindak lanjut

Dalam situasi pemulihan pascabencana, laporan Himpaudi NTT mengenai kondisi guru dan lembaga PAUD di Manggarai Timur menjadi salah satu masukan untuk pemetaan kebutuhan pendidikan. Organisasi profesi pendidik ini berada di posisi untuk menyampaikan informasi langsung dari lapangan kepada pengurus pusat dan mendorong koordinasi dengan pihak pemerintah.

Pemulihan layanan PAUD membutuhkan pemulihan ruang belajar, penyediaan alat pembelajaran dasar, serta dukungan bagi guru yang kehilangan rumah atau tempat kerja. Data terverifikasi mengenai guru dan lembaga PAUD terdampak menjadi penting agar bantuan yang disalurkan sejalan dengan kebutuhan di tingkat satuan pendidikan.

BNPB dan pemerintah kabupaten Manggarai Timur saat ini berfokus pada pembangunan hunian sementara dan verifikasi data rumah terdampak. Ke depan, koordinasi antara pemerintah daerah, instansi pendidikan, dan organisasi seperti Himpaudi diperlukan untuk memastikan anak usia dini di wilayah terdampak dapat kembali belajar di lingkungan yang aman dan tertata.

Sumber

• VIVA NTT
• Media Indonesia
• CNN Indonesia