Pemprov NTT Perkuat Pengawasan SPPG untuk Program Makan Bergizi Gratis

Kupang — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti sosialisasi tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang inspeksi dan penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada 30 Oktober 2026. Kegiatan ini memperkuat pengawasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Sosialisasi membahas pedoman bagi satuan tugas pemerintah daerah untuk memeriksa dan menilai kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi bersama unsur Badan Gizi Nasional di daerah. Surat edaran yang dibahas bernomor 400.5/8545/SJ.

Inspeksi mencakup kelayakan operasional, kualitas makanan, serta menu yang disediakan. Penilaian menggunakan 14 indikator kelayakan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang disusun Badan Gizi Nasional. Pemerintah daerah juga diminta mengevaluasi penerima manfaat, terutama di wilayah perkotaan.

Pengawasan SPPG menjadi dasar kelanjutan MBG

Bagi pembaca di Timor, Flores dan Lembata, Sumba, Sabu, Rote, serta Alor, pengawasan ini berkaitan langsung dengan mutu layanan makan bergizi di daerah masing-masing. Pemeriksaan yang seragam membantu memastikan dapur penyedia memenuhi standar dan makanan yang disalurkan tetap sesuai ketentuan.

Hasil inspeksi dan evaluasi dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri. Laporan memuat rekomendasi apakah operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi layak dilanjutkan, layak dilanjutkan dengan perbaikan, atau tidak layak dilanjutkan.

Sumber

• Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT — instansi pemerintah daerah
• Liputan6 — media nasional
• Suara.com — media nasional
• rri.co.id