Pemprov NTT Pangkas Target PAD 2026 Jadi Rp2,1 Triliun

Kupang — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memangkas target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026 sekitar Rp633,06 miliar, dari semula Rp2,733 triliun menjadi Rp2,1 triliun dalam rancangan perubahan APBD 2026 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD NTT, Senin, 7 September 2026.

Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyampaikan bahwa penurunan tersebut setara dengan koreksi sekitar 23,16 persen terhadap target PAD awal yang ditetapkan dalam APBD murni 2026.

Menurut penjelasan pemerintah daerah, penyesuaian target PAD dilakukan karena beberapa kelompok pendapatan mengalami penurunan, sehingga proyeksi penerimaan sampai akhir tahun tidak lagi sesuai dengan rencana semula.

Penurunan PAD menjadi salah satu komponen utama dalam Rancangan Perubahan APBD NTT 2026 yang dibahas bersama DPRD.

Target Pendapatan Daerah Turun 10,16 Persen

Selain PAD, pemerintah provinsi juga menurunkan target pendapatan daerah secara keseluruhan.

Dalam paparan Johni Asadoma di hadapan DPRD, target pendapatan daerah NTT semula direncanakan sebesar Rp5,552 triliun dan dikoreksi turun Rp564,377 miliar atau 10,16 persen, sehingga menjadi sekitar Rp4,988 triliun dalam rancangan perubahan APBD 2026.

Penurunan terbesar berasal dari pos PAD, sementara pos lain seperti pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penyesuaian naik.

Realisasi PAD dan Pendapatan Transfer

Dalam rapat paripurna 7 September 2026, Johni Asadoma menjelaskan perkembangan realisasi keuangan daerah hingga Jumat, 4 September 2026.

Menurut laporan yang dikutip media lokal, realisasi PAD sampai 4 September 2026 berada di kisaran Rp902–920 miliar, atau sekitar sepertiga dari target awal Rp2,733 triliun.

Pada saat yang sama, realisasi pendapatan daerah keseluruhan telah mencapai sekitar Rp3,07 triliun atau lebih dari 55 persen dari target awal Rp5,55 triliun.

Realisasi tersebut terdiri dari PAD sekitar Rp902,5 miliar, pendapatan transfer sekitar Rp2,121 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp46,5 miliar.

Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan transfer justru disesuaikan naik, dari sekitar Rp2,819 triliun menjadi sekitar Rp2,842 triliun, sedangkan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mendapat tambahan alokasi.

DPRD Minta Sumber PAD Diperluas

Penurunan target PAD mendapat sorotan Ketua DPRD NTT Emi Nomleni.

Dalam sidang paripurna yang sama, Emi meminta pemerintah provinsi tidak hanya mengandalkan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber utama PAD.

Menurut Emi, pemerintah harus menggali kembali potensi dan sumber PAD lain agar tidak menimbulkan kesan bahwa masyarakat selalu menjadi ladang pajak untuk mengejar target penerimaan.

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan aset milik pemerintah provinsi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen pendapatan yang seimbang dengan pajak daerah.

Emi juga mengingatkan agar setiap rupiah pendapatan dari pajak memberikan timbal balik kepada masyarakat melalui program sosial dan pembangunan infrastruktur di NTT.

Seruan DPRD sejalan dengan agenda pemerintah provinsi yang sebelumnya menyatakan akan meningkatkan PAD melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah, pemungutan pajak, dan retribusi sebagai bagian dari program prioritas fiskal.

Perdebatan mengenai struktur PAD dan sumber pendapatan daerah diperkirakan berlanjut dalam pembahasan rinci Rancangan Perubahan APBD 2026 di DPRD, termasuk evaluasi efektivitas kebijakan pajak dan pengelolaan aset daerah sebagai penopang keuangan provinsi.

Sumber

• Pos-Kupang.com / Tribunnews Kupang
• Expo NTT
• Akurat.co
• Portal resmi Pemerintah Provinsi NTT