Wabup Nagekeo Usulkan Pembiayaan Pemulihan Pascagempa Flores

Jakarta — Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada menghadiri rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascagempa Pulau Flores di Jakarta pada 30 September 2026.

Mengapa ini penting: Usulan tersebut menjadi dasar pembahasan dukungan pemerintah pusat untuk pemulihan jalan, layanan dasar, dan kebutuhan strategis Nagekeo setelah masa tanggap darurat berakhir.

Rapat berlangsung di Ruang Sambit, Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden. Forum itu mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, dan instansi teknis untuk membahas pemulihan infrastruktur setelah gempa yang melanda Kabupaten Nagekeo pada 15 Agustus 2026.

Usulan pembiayaan jalan

Menurut RRI, Gonzalo menyampaikan kondisi terkini dan kerusakan akibat gempa serta kebutuhan strategis untuk mempercepat pemulihan dan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Nagekeo mengusulkan dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 untuk sedikitnya lima ruas jalan yang telah diajukan melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah.

Pemerintah kabupaten juga mengusulkan pembangunan bandar udara sebagai kebutuhan strategis daerah. Usulan lain berkaitan dengan kebijakan khusus atas efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada kemampuan daerah menangani keadaan darurat dan pemulihan pascabencana.

Pemerintah Kabupaten Nagekeo meminta relaksasi anggaran agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan untuk mempercepat pemulihan. Rapat tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani dampak gempa di Pulau Flores.

Nagekeo memasuki tahap pemulihan

Rapat koordinasi itu digelar setelah Nagekeo mengakhiri masa tanggap darurat. Menurut laporan Tribunnews, masa tanggap darurat di kabupaten tersebut ditutup pada 27 September 2026 dan dilanjutkan dengan masa transisi darurat menuju pemulihan.

Sebelumnya, pada 29 September 2026, Gonzalo bertemu Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Budi Irawan di Jakarta. Pertemuan itu membahas kebutuhan masyarakat dan wilayah yang masih terdampak gempa. BNPB menyatakan dukungan diarahkan untuk mempercepat penyediaan layanan dasar secara terkoordinasi.

Rincian tindak lanjut pembiayaan atas usulan Nagekeo belum tercantum dalam laporan mengenai rapat 30 September tersebut.

Sumber

• RRI Ende
• Tribunnews