BPP NTT Gandeng Empat Kabupaten Timor Susun Rencana Aksi PBWN 2028

Kefamenanu — Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar forum diskusi kelompok terarah untuk penyusunan Rencana Aksi APBN Pengelolaan Batas Wilayah Negara Tahun Anggaran 2028 di Aula Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, Rabu, 2 September 2026.

Menurut laporan RRI, forum ini digelar sebagai wadah strategis menyelaraskan program kerja pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT, Ir. Maksi Yaen Erich Nenabu, MT, menyatakan kepada RRI bahwa terdapat empat kabupaten sedaratan Timor yang mengikuti FGD tersebut. Empat kabupaten itu adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Malaka, dan Belu yang seluruhnya berbatasan langsung dengan Timor Leste.

Forum lintas kabupaten perbatasan

Laporan RRI menyebut FGD ini sebagai forum strategis untuk menyelaraskan program kerja pusat dan daerah demi mempercepat pembangunan di beranda terdepan Republik Indonesia. Rencana aksi APBN PBWN 2028 yang dibahas diarahkan pada penguatan koordinasi pembangunan di wilayah perbatasan RI–Timor Leste.

Dalam kegiatan itu, BPP Provinsi NTT dan BPPD kabupaten sedaratan Timor membahas penyusunan rencana aksi sebagai acuan perencanaan dan penganggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan pada tahun anggaran 2028. Rencana aksi ini terkait dengan pelaksanaan program lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di kawasan perbatasan.

Selain perangkat BPP Provinsi dan BPPD kabupaten, forum tersebut diikuti perwakilan pemerintah kabupaten yang memiliki wilayah perbatasan dengan Timor Leste. FGD berlangsung di Aula BPPD TTU di Kefamenanu dengan fokus pada pembangunan kawasan perbatasan di daratan Timor.

Lima agenda pembangunan perbatasan

Dalam forum FGD lintas pemerintah ini, Wakil Bupati Timor Tengah Utara Kamilus Elu mendorong lima agenda utama bagi pembangunan kawasan perbatasan. Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat konektivitas, memenuhi infrastruktur dasar dan pelayanan publik, mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan, memperkuat kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal, serta memastikan keberlanjutan program di kawasan perbatasan.

Wakil Bupati TTU menyatakan, melalui FGD ini BPPD Provinsi NTT bersama BPPD kabupaten sedaratan Timor dapat merencanakan dan mengelola kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste agar semakin maju, terkoneksi, aman, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pos Kupang, kegiatan FGD penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Tahun 2028 dibuka langsung oleh Wakil Bupati TTU Kamillus Elu didampingi Kepala BPPD Provinsi NTT Maksi Y.E. Nenabu di Aula BPPD Kabupaten TTU. Media tersebut juga mencatat kehadiran perwakilan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lain yang menangani infrastruktur dan layanan dasar di kawasan perbatasan.

Peran BPPD dalam rencana aksi

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Rencana aksi APBN PBWN menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja dan penganggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Dalam konteks daratan Timor, forum FGD di Kefamenanu ini menjadi salah satu instrumen koordinasi antara BPP Provinsi NTT dan BPPD kabupaten untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan perbatasan dengan rencana aksi nasional dan pagu anggaran yang disiapkan melalui APBN.

Sumber

• RRI Atambua - Daerah 3T: "BPP NTT-BPPD Sedaratan Timor Lakukan FGD Terkait Pembangunan Kawasan Perbatasan"
• JurnalNTT: "BPPD NTT Susun Rencana Aksi 2028, Wabup TTU Soroti 5 Agenda Pembangunan Perbatasan"
• Pos Kupang: "FGD Pengelolaan Perbatasan, Wabup TTU Minta Pembangunan Perbatasan Berkesinambungan"
• BPPD Provinsi NTT: "Tugas & Fungsi"
• PPID BNPP: Salinan Peraturan BNPP tentang Renaksi PBWN-KP Tahun 2025