DPRD NTT Minta Pemerintah Tertibkan Pengecer BBM Subsidi

Kupang — Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah daerah bertindak tegas terhadap pengecer BBM subsidi setelah rapat dengar pendapat dengan Pertamina di Kupang pada 20 Oktober 2026.

Mengapa ini penting: Penertiban pengecer ditujukan untuk menjaga penyaluran BBM subsidi kepada pengguna akhir, sementara pasokan BBM dan minyak tanah disiapkan untuk kebutuhan akhir tahun.

Dalam rapat itu, Pertamina menyatakan penjualan BBM subsidi melalui pengecer tidak diperbolehkan. Pertamina juga mengaku kesulitan menertibkan pengecer yang berulang kali mengantre di SPBU karena sebagian mengandalkan hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar cicilan.

Sales Branch Manager Pertamina Wilayah Kupang Ali Urady mengatakan pengawasan menemukan pengendara yang bolak-balik mengantre BBM di Kabupaten Sumba Barat Daya. Menurut dia, sejumlah daerah dapat mengizinkan penjualan BBM eceran untuk produk nonsubsidi, tetapi penjualan kembali BBM subsidi berpotensi melanggar ketentuan penyaluran.

Ali menyebut keterlambatan kapal pengangkut dari kilang di Balikpapan, Kalimantan Timur, turut memicu kelangkaan BBM di NTT. Pertamina juga menyatakan kelangkaan itu telah teratasi setelah kapal pemasok tiba di Kupang.

Sekretaris Komisi IV DPRD NTT Ana Waha Kolin mengatakan kelangkaan BBM sebelumnya berdampak langsung kepada masyarakat. DPRD meminta pemerintah daerah memperbaiki distribusi dan menambah SPBU di wilayah yang masih kesulitan memperoleh BBM, termasuk Amfoang, Kabupaten Kupang.

Sehari setelah rapat, Area Manager Communication, Relations and Corporate Social Responsibility Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan SPBU wajib menyalurkan BBM kepada pengguna akhir, bukan kepada pengecer untuk dijual kembali. Pertamina mengawasi transaksi melalui kode QR serta pemantauan penjualan dan stok.

Pertamina juga menyatakan siap memenuhi kebutuhan BBM, terutama minyak tanah, menjelang akhir tahun dan periode Natal serta Tahun Baru. Pemerintah daerah diminta berkoordinasi untuk menangani distribusi dan praktik penjualan kembali BBM subsidi.

Sumber

• Detik Bali
• Tribunnews Kupang