DPRD TTU Bahas Penataan KTM Ponu dan Pelabuhan Wini

Kefamenanu — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara mengunjungi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Kementerian Perhubungan pada 21 Oktober 2026. Kunjungan itu membahas penataan Kota Terpadu Mandiri Ponu dan pengembangan Pelabuhan Wini.

Pembahasan KTM Ponu diarahkan pada perencanaan kawasan dan pemetaan wilayah investasi. Potensi garam menjadi salah satu hal yang dibahas agar pengembangan kawasan tetap selaras dengan rencana tata ruang. Pertemuan dengan kementerian juga mencakup kebutuhan pengembangan Pelabuhan Wini.

Penataan Ponu menentukan arah investasi TTU

Bagi pembaca di Timor, penataan ruang KTM Ponu penting karena menjadi dasar untuk menentukan lokasi kegiatan investasi dan infrastruktur. Perencanaan yang selaras dengan tata ruang dapat membantu mengurangi tumpang tindih pemanfaatan lahan, termasuk pada kawasan yang berpotensi dikembangkan untuk produksi garam.

KTM Ponu sebelumnya menjadi perhatian dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang. Radio Republik Indonesia melaporkan bahwa penyusunan RDTR dibutuhkan untuk mengoordinasikan kepentingan pembangunan serta mengidentifikasi potensi konflik pemanfaatan ruang sejak dini. Kegiatan terkait RDTR dan konsultasi publik berlangsung di Kefamenanu pada 12 Oktober 2026.

Pelabuhan Wini juga menjadi bagian dari pembahasan karena pengembangannya berkaitan dengan konektivitas dan aktivitas ekonomi di wilayah utara TTU. Laporan yang tersedia tidak memuat rincian keputusan teknis, nilai anggaran, atau jadwal pelaksanaan setelah kunjungan tersebut.

Sumber

• Radio Republik Indonesia — berita daerah
• kompasiana.com
• kupang.tribunnews.com