Geo Dipa Ubah Desain Pengeboran Wae Sano, Potensi Panas Bumi 44 MW

Labuan Bajo — PT Geo Dipa Energi (Persero) menyatakan rencana eksplorasi panas bumi Wae Sano di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, disusun dengan mempertimbangkan keselamatan warga dan pengelolaan lingkungan. Perusahaan menyebut perkiraan sumber daya hipotetis di lapangan tersebut sekitar 44 megawatt (MW) berdasarkan data geologi, geofisika, dan geokimia.

Pada awal Februari 2022, penjelasan Geo Dipa disampaikan ketika penolakan terhadap proyek geothermal Wae Sano masih berlangsung dari masyarakat adat dan kelompok mahasiswa. Menurut laporan Pos Kupang, perusahaan menjelaskan bahwa perhitungan sumber daya hipotetis dilakukan oleh tim internal berdasarkan data 3G dan menghasilkan angka sekitar 44 MW dengan kategori P50, yakni peluang menengah dalam estimasi sumber daya panas bumi.

Desain pengeboran diubah

Dalam penjelasan kepada media, manajemen Geo Dipa menyebut adanya penyesuaian desain teknis menyusul keberatan warga atas rencana pengeboran dekat permukiman. Perusahaan merencanakan pemindahan rencana pengeboran dari well pad B ke well pad A, yang diklaim berjarak lebih jauh dari rumah warga.

Laporan Mongabay Indonesia menyatakan Geo Dipa sedang merancang desain baru dengan memindahkan rencana pengeboran dari sumur produksi di well pad B ke well pad A. Langkah ini dikaitkan dengan respons terhadap kekhawatiran warga Kampung Nunang dan sekitarnya atas kedekatan lokasi sumur dengan ruang hidup mereka.

Penyesuaian desain belum mengakhiri penolakan. Berbagai laporan menyebut masyarakat adat di Desa Wae Sano, termasuk warga di Kampung Lempe, Nunang, dan Dasak, tetap menolak rencana penambangan panas bumi di ruang hidup mereka. Dalam pernyataan kepada Floresa.co, tokoh masyarakat adat Wae Sano, Yosef Erwin Rahmat, menegaskan warga menolak semua titik pengeboran, baik di Kampung Lempe, Nunang maupun Dasak, karena berada di tengah ruang hidup mereka.

Standar lingkungan dan konsultasi warga

Geo Dipa menyatakan proyek Wae Sano merupakan bagian dari program pengeboran pemerintah atau Government Drilling yang masuk Proyek Strategis Nasional. Proyek ini didanai lembaga keuangan internasional dan badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan, dengan mewajibkan penerapan standar pengelolaan lingkungan dan sosial sesuai pedoman Bank Dunia.

Menurut penjelasan yang dikutip Mongabay Indonesia, Geo Dipa menyebut perlunya kajian dampak pengeboran dan eksplorasi serta penyusunan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial. Perusahaan menyatakan akan menjalankan Environment and Social Management Plan (ESMP) sebagai bagian dari persyaratan pendanaan. Dalam skema ini, pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan dan sosial berpotensi berujung penghentian dukungan pendanaan.

Floresa.co melaporkan proyek Wae Sano berada di bawah pengawasan Komite Bersama Panas Bumi Indonesia dan melibatkan pemerintah daerah Manggarai Barat. Komite Bersama bersama pemerintah kabupaten menandatangani nota kesepahaman pengembangan panas bumi Wae Sano pada September 2021. Sejumlah sosialisasi dan dialog dilakukan, namun warga yang menolak menyatakan proses konsultasi belum mengakomodasi kekhawatiran mereka atas keselamatan ruang hidup.

Penolakan warga dan posisi proyek

Sejak 2018, masyarakat adat Wae Sano dan kelompok pendukung mereka menyatakan penolakan terhadap rencana proyek geothermal di sekitar Danau Sano Nggoang. Penolakan diwujudkan melalui aksi massa, pertemuan adat, surat terbuka kepada pemerintah dan Bank Dunia, serta pernyataan tokoh gereja dan organisasi masyarakat sipil.

Pada 25 Januari 2022, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memfasilitasi pertemuan adat lonto leok di Desa Wae Sano untuk membahas proyek. Studi akademik mengenai konflik agraria di Wae Sano mencatat warga tetap menyatakan penolakan dalam forum tersebut. Tanggal 2 Februari 2022, warga kembali menggelar demonstrasi menolak proyek geothermal dan mendesak pemerintah serta Bank Dunia menghentikan pendanaan.

Floresa.co dan Beritalingkungan.com melaporkan alasan utama penolakan adalah lokasi sumur eksplorasi yang berada di tengah ruang hidup warga, termasuk pemukiman, ladang, sumber air, rumah adat, gereja, dan sekolah. Warga menyebut keselamatan ruang hidup dan masa depan anak cucu sebagai pertimbangan utama penolakan.

Konteks energi dan kebijakan

Dalam keterangan kepada media, Geo Dipa menjelaskan bahwa panas bumi merupakan sumber energi rendah karbon yang dapat mendukung pengurangan penggunaan batu bara dan bahan bakar fosil. Proyek Wae Sano disebut berpotensi memasok listrik sekitar 44–45 MW untuk mendukung kebutuhan listrik di NTT dan pengembangan pariwisata di Labuan Bajo.

Floresa.co menyebut proyek ini awalnya direncanakan dikerjakan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), lalu beralih kepada PT Geo Dipa Energi sebagai pelaksana Government Drilling. Realisasi kapasitas listrik tetap bergantung pada keberhasilan tahapan eksplorasi, kelayakan teknis dan lingkungan, keputusan program ketenagalistrikan, serta perkembangan konsultasi dengan masyarakat.

Sumber

• Pos-Kupang.com
• Mongabay Indonesia
• Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia (artikel tentang konflik agraria Wae Sano)
• Floresa.co
• Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)