Kejati NTT Minta Keterangan Wamen PU soal 2.100 Rumah Eks Pejuang Timtim
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyelidiki dugaan korupsi pembangunan 2.100 rumah khusus bagi eks pejuang Timor Timur di Kabupaten Kupang dengan meminta keterangan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti…
Oleh Arsyid Muhamad
Editor: Mursyid Sonsang
· 3 menit baca
Kupang — Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur masih menyelidiki dugaan korupsi pembangunan 2.100 unit rumah khusus bagi eks pejuang Timor Timur di Kabupaten Kupang dengan meminta keterangan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menjelaskan, Diana dipanggil untuk dimintai keterangan dalam perkara yang masih berada pada tahap penyelidikan sehingga belum diperiksa sebagai saksi maupun tersangka.
"Jadi kami bukan memeriksa, tapi akan memanggil untuk meminta keterangan," kata Harli di Gedung Kejaksaan Agung, awal Juni 2025.
Harli menegaskan penanganan perkara berada di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, sementara pengambilan keterangan terhadap Diana dilakukan di Jakarta oleh jaksa penyelidik dari NTT yang datang ke Kejaksaan Agung.
Proyek rumah eks pejuang Timor Timur
Kejaksaan Tinggi NTT menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan 2.100 unit rumah khusus bagi eks pejuang Timor Timur di Desa Oebola Dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.
Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Zet Tadung Allo sebelumnya meninjau langsung lokasi pembangunan rumah tersebut dan menemukan sejumlah persoalan teknis, antara lain retakan pada dinding, lantai yang tidak rata, serta pondasi yang masih perlu evaluasi.
Dalam kunjungan itu, Zet menyebut banyak rumah yang sudah mengalami kerusakan padahal belum dihuni, sehingga kejaksaan menduga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Jaksa penyelidik Kejati NTT menyatakan masih mendalami rangkaian perencanaan dan pelaksanaan proyek, termasuk mencari ada atau tidaknya unsur pidana sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
Kaitan Diana Kusumastuti
Diana Kusumastuti dimintai keterangan karena jabatannya terkait dengan proyek rumah khusus tersebut.
Sebelum menjabat Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana merupakan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR yang membidangi penyediaan permukiman dan prasarana permukiman.
Diana juga tercatat sebagai komisaris pada perusahaan pelat merah PT Brantas Abipraya sejak 31 Januari 2023 berdasarkan keputusan Menteri BUMN.
Media nasional memberitakan bahwa dalam perkara ini kejaksaan menyoroti peran Direktorat Jenderal Cipta Karya dan pihak pelaksana proyek dalam pembangunan rumah khusus eks pejuang Timor Timur.
Sejumlah laporan menyebut Diana telah memenuhi panggilan kejaksaan dan memberikan keterangan terkait proyek rumah eks pejuang Timor Timur di Kupang.
Jaksa di NTT menyatakan keterlibatan pejabat negara, termasuk peran Wakil Menteri Pekerjaan Umum, masih didalami dan dimungkinkan dipanggil kembali apabila keterangannya masih dibutuhkan.
Status penyelidikan
Menurut penjelasan pejabat kejaksaan, perkara dugaan korupsi pengadaan rumah eks pejuang Timor Timur hingga kini masih pada tahap penyelidikan.
Penyidik belum menetapkan tersangka dan masih memeriksa dokumen serta rangkaian kegiatan untuk menghitung kerugian negara dan memastikan adanya unsur pidana.
Kejati NTT menyatakan penanganan perkara tetap berada di tingkat kejaksaan tinggi di Kupang, meski pengambilan keterangan terhadap Diana dilakukan di Gedung Kejaksaan Agung di Jakarta.
Jaksa menyebut pemeriksaan terhadap pejabat dan pihak terkait akan berlanjut sesuai kebutuhan penyidik dalam menyusun konstruksi perkara.