Kemenparekraf Dorong Manajemen Krisis di Desa Wisata Floratama
Kemenparekraf bersama BPOLBF mendorong desa wisata di kawasan Floratama, NTT, memperkuat manajemen krisis pariwisata.
Oleh Pandi Muktar
Editor: Mursyid Sonsang
· Peristiwa: · 3 menit baca
Labuan Bajo — Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong pengelola desa wisata di kawasan Flores, Alor, Lembata, dan Bima agar memiliki sistem manajemen krisis yang terukur untuk menghadapi risiko bencana dan gangguan terhadap kegiatan pariwisata.
Inisiatif ini disampaikan dalam kegiatan yang difasilitasi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) pada 30 Juni 2022, yang menekankan pentingnya destinasi wisata yang aman dari bencana melalui pendekatan manajemen krisis berfase.
Koordinator Bidang Manajemen Krisis Destinasi pada Direktorat Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf, Danesta F Nugroho, menjelaskan bahwa manajemen krisis kepariwisataan adalah serangkaian tindakan sistematis pada ekosistem pariwisata untuk menyiapsiagakan, merespons, dan memulihkan diri dari krisis.
Empat fase manajemen krisis kepariwisataan
Kemenparekraf telah menyusun kerangka manajemen krisis kepariwisataan dalam empat fase, yang digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah.
Fase pertama adalah kesiapsiagaan dan mitigasi, ketika ekosistem pariwisata berjalan normal dan fokus pada identifikasi risiko, pemetaan potensi krisis, serta upaya pencegahan.
Fase kedua adalah tanggap darurat, yaitu tindakan cepat ketika krisis terjadi, termasuk penanganan keselamatan wisatawan, pelaku usaha, dan penyampaian informasi resmi kepada pemangku kepentingan.
Fase ketiga adalah pemulihan, yang berfokus pada pemulihan destinasi dan pemasaran, serta kampanye untuk memperbaiki citra dan menarik kembali wisatawan.
Fase keempat adalah normalisasi, ketika kinerja ekosistem pariwisata diupayakan kembali ke tingkat pra-krisis dan aktivitas berlangsung secara berkelanjutan.
Menurut Kemenparekraf, keempat fase ini saling berkaitan dan menjadi siklus yang harus dipahami oleh pengelola destinasi dan pemerintah daerah agar pariwisata tetap terlindungi dan berkesinambungan.
Kesiapsiagaan destinasi Floratama
BPOLBF mencatat bahwa kawasan Floratama memiliki berbagai potensi risiko kebencanaan yang dapat memengaruhi aktivitas pariwisata, sehingga kesiapsiagaan destinasi menjadi fokus utama.
Dalam materi yang disampaikan pada 23 April 2024, BPOLBF menegaskan bahwa manajemen krisis kepariwisataan mencakup tindakan menyiapsiagakan destinasi, merespons saat krisis, dan memulihkan diri setelah krisis, dengan melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Kemenparekraf dan BPOLBF mendorong pengelola destinasi untuk memahami ancaman lokal, memetakan wilayah risiko, serta mengidentifikasi aset dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap bencana.
Pendekatan ini sejalan dengan pedoman pengelolaan krisis kepariwisataan yang disusun sejak 2018, yang menekankan pentingnya pemahaman mitigasi, penataan ruang, dan penyusunan regulasi di tingkat daerah.
Peran desa wisata dan keberlanjutan usaha
Di kawasan Floratama, desa wisata seperti Detusoko Barat di Kabupaten Ende berkembang sebagai bagian dari jaringan destinasi yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha lokal, dan fasilitas penunjang.
Kemenparekraf menempatkan keberlanjutan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai bagian penting dari manajemen krisis, agar pelaku usaha mampu mengurangi dampak ekonomi saat terjadi gangguan dan mempercepat pemulihan.
Kerangka kerja komunikasi krisis kepariwisataan yang disusun Kemenparekraf memuat langkah-langkah pengukuran risiko, asesmen dampak krisis, serta kampanye pemulihan berkelanjutan yang dapat menjadi rujukan bagi destinasi wisata.
Dalam praktik di kawasan Floratama, BPOLBF mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat desa wisata untuk memperkuat kesiapsiagaan, termasuk pengelolaan informasi dan pelayanan kepada wisatawan ketika terjadi gangguan.
Desa wisata yang melaksanakan manajemen krisis secara menyeluruh diharapkan lebih tangguh menghadapi bencana dan tetap mampu menjaga daya tarik destinasi bagi wisatawan.
Sumber
- BPOLBF Kemenparekraf - Webinar BPOLBF Dorong Desa Wisata Tangguh dan Tanggap Bencana
- Medcom - Kemenparekraf: Komunikasi Krisis Berperan Kelola Risiko Kepariwisataan
- Jurnal Fasya Syifa Mutma - Upaya Manajemen Krisis Pariwisata Indonesia di Masa Pandemi Covid-19
- Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol. 14 No. 2 - Pengelolaan Krisis Kepariwisataan
Berita berikutnya
Banjir Sungai Lainjanji di Wulla Waijelu, 36 Warga Terdampak
Hujan berintensitas tinggi pada 29 Juni 2022 menyebabkan Sungai Lainjanji meluap dan memicu banjir di tiga desa Kecamatan Wulla Waijelu, Sumba Timur.
Baca juga


