Pemprov NTT Siapkan 26 ASN sebagai Calon Penilai Aset Daerah

Kota Kupang — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan 26 aparatur sipil negara sebagai calon penilai Barang Milik Daerah setelah mereka mengikuti pelatihan pada 19-22 Oktober 2026.

Mengapa ini penting: Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperoleh 26 calon penilai yang dapat memperkuat penilaian serta pemanfaatan aset daerah setelah sertifikat dan surat keputusan diterbitkan.

Peserta berasal dari lingkungan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota di NTT. Menurut laporan Pos Kupang, mereka kini menunggu penerbitan sertifikat dan surat keputusan kepala daerah sebelum ditetapkan sebagai penilai BMD sesuai ketentuan.

Pelatihan tersebut merupakan Training Offline Angkatan II Penilai dan Penafsir Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi NTT 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola aset dan mengoptimalkan pemanfaatannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pelatihan luring itu merupakan tindak lanjut pembelajaran daring selama 200 jam pelajaran. Selama empat hari, peserta menjalani praktik lapangan dengan materi inspeksi fisik, identifikasi objek, pengukuran, verifikasi dokumen aset, dan pengumpulan data pembanding pasar.

Peserta juga mempelajari pendekatan pasar, biaya, dan pendapatan sesuai karakteristik objek yang dinilai. Pos Kupang melaporkan NTT saat ini baru memiliki satu tenaga penilai BMD.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Johny Ericson Ataupah sebelumnya menyatakan pelatihan penilai BMD akan memperkuat tata kelola aset dan mendukung optimalisasi pemanfaatan aset untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pernyataan itu dimuat dalam situs resmi Pemerintah Provinsi NTT pada 28 Juli 2026.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga mencatat pelatihan penilaian BMD tingkat dasar di NTT yang berlangsung pada 31 Agustus-4 September 2026 di Kupang. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi KPKNL Kupang, Politeknik Keuangan Negara STAN, dan Pemerintah Provinsi NTT.

Sumber

• Pos Kupang
• Pemerintah Provinsi NTT
• Direktorat Jenderal Kekayaan Negara