Perubahan APBD 2026 NTT Fokus Lindungi Ekonomi Warga Kecil dan Pulihkan Flores

Kupang — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengarahkan Rancangan Perubahan APBD 2026 untuk menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat, dengan perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro, pedagang kecil, dan warga berpenghasilan rendah.

Fokus kebijakan ini disampaikan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johni Asadoma, saat membacakan nota keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD NTT di Kupang pada 7 September 2026.

Menurut Johni, penyesuaian program dan anggaran diarahkan agar memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat di seluruh wilayah NTT.

Pemerintah provinsi menegaskan bahwa alokasi pembiayaan dan skema bantuan keuangan daerah dalam perubahan APBD 2026 harus tetap menyasar perputaran ekonomi di tingkat bawah.

Penataan anggaran difokuskan untuk menjaga daya beli, mendukung usaha rakyat, dan memperkuat perlindungan sosial agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap memperoleh dukungan di tengah tekanan ekonomi.

Johni menyebut pelaku usaha mikro, pedagang kecil, dan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai kelompok yang menjadi prioritas penerima manfaat dari kebijakan tersebut.

Dalam rancangan perubahan APBD 2026, Pemerintah Provinsi NTT juga melakukan penyesuaian pada komposisi pendapatan dan belanja daerah.

Target pendapatan daerah diturunkan sekitar 10 persen dari proyeksi awal, sejalan dengan penyesuaian kemampuan fiskal daerah dan realisasi penerimaan hingga awal September 2026.

Di sisi belanja, pemerintah melakukan efisiensi belanja daerah sekitar 5 persen.

Namun, belanja tidak terduga untuk penanganan dan pemulihan pascabencana, khususnya gempa bumi di Flores, justru dinaikkan secara signifikan.

Pemerintah menjelaskan bahwa peningkatan anggaran belanja tidak terduga ditujukan untuk memperkuat penanganan darurat dan percepatan rehabilitasi pascabencana.

Anggaran tersebut diarahkan untuk perbaikan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, hingga rekonstruksi rumah warga yang terdampak, agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di Flores dapat pulih.

Selain penanganan bencana, pemerintah provinsi juga menempatkan perbaikan infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas dalam Rancangan Perubahan APBD 2026.

Perbaikan ruas jalan strategis daerah dipandang berkaitan langsung dengan kelancaran mobilitas warga, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi lokal.

Pemerintah berharap peningkatan aksesibilitas melalui perbaikan jalan akan mendukung kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah yang selama ini bergantung pada jaringan transportasi darat untuk menggerakkan perdagangan dan layanan publik.

Johni menegaskan, penyesuaian program dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 diprioritaskan untuk memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat, bukan sekadar perubahan angka di atas kertas.

Pemerintah Provinsi NTT menyatakan bahwa perlindungan ekonomi masyarakat kecil, pemulihan pascabencana, serta perbaikan infrastruktur menjadi satu paket kebijakan yang saling berkaitan dalam perubahan APBD 2026.

Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas, terutama oleh kelompok-kelompok yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi dan bencana.

Sumber

• RRI Kupang
• Ranakaneews
• Jejak Hukum Indonesia