Anggaran Negara Timor-Leste 2026 Disetujui dalam Pembahasan Umum

Dili — Rancangan Anggaran Negara Timor-Leste 2026 dengan plafon konsolidasi US$2,291 miliar disetujui dalam pembahasan umum oleh Parlemen Nasional pada Jumat, 7 November 2025. Pemerintah mengaitkan anggaran ini dengan tema Investing in National Transformation, Regional Integration and Inclusive Development atau investasi untuk transformasi nasional, integrasi regional, dan pembangunan inklusif.

Persetujuan dalam garis besar diperoleh melalui pemungutan suara dengan 42 suara mendukung, tidak ada suara menolak, dan 23 abstain, dalam sidang pleno Parlemen Nasional. Menurut jadwal apresiasi anggaran yang diterbitkan pemerintah, setelah persetujuan umum pada 7 November, pembahasan rinci dijadwalkan berlangsung 13–26 November 2025.

Rancangan Anggaran Negara 2026 disusun oleh Pemerintahan Konstitusional Kesembilan untuk memperkuat modal sosial, membangun infrastruktur strategis, mendorong diversifikasi ekonomi, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pemerintah menyatakan anggaran ini melanjutkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Strategis 2011–2030 dan Program Pemerintahan IX, dengan prioritas pada pembangunan manusia, infrastruktur, diversifikasi ekonomi, dan penguatan institusi.

Angka utama rancangan anggaran

Dalam keterangan resminya, pemerintah menetapkan total anggaran konsolidasi 2026 sebesar US$2,291 miliar. Rancangan tersebut mengalokasikan US$2,215 miliar untuk administrasi pusat, US$170–170,4 juta untuk jaminan sosial, dan US$60 juta untuk Wilayah Administratif Khusus Oe-Cússe Ambeno (RAEOA).

Pemerintah menjelaskan bahwa angka konsolidasi tersebut merupakan hasil penghapusan pencatatan ganda antar-entitas anggaran dan mewakili kenaikan sekitar 5,2 persen dibanding Anggaran 2025. Dalam berbagai dokumen anggaran, pemerintah merinci bahwa sebagian belanja diarahkan langsung kepada warga melalui program veteran dan perlindungan sosial.

Dalam pidatonya saat mempresentasikan rancangan anggaran 2026 di Parlemen Nasional pada 5 November 2025, Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão menggambarkan anggaran tersebut sebagai instrumen untuk investasi dalam transformasi nasional dan integrasi kawasan. Menurut dia, setiap dolar dalam anggaran itu direncanakan dengan pertanyaan apakah dapat membuat kehidupan keluarga Timor lebih baik pada masa mendatang.

Reformasi ekonomi dan administrasi

Proyeksi makroekonomi yang mendasari Anggaran Negara 2026 memperkirakan produk domestik bruto nonminyak tumbuh 4,5 persen pada 2025 dan 2026. Proyeksi ini disebut ditopang konsumsi rumah tangga serta peningkatan pelaksanaan investasi publik dan kegiatan sektor swasta.

Pemerintah mengaitkan strategi anggaran dengan reformasi pengelolaan keuangan publik, termasuk perbaikan manajemen kontrak dan proyek, serta akses yang lebih luas terhadap pinjaman lunak untuk investasi modal. Reformasi aparatur negara juga menjadi bagian dari agenda, antara lain penataan sistem pensiun dan disiplin belanja pegawai.

Pemerintah menempatkan Bank Pembangunan Nasional Timor-Leste sebagai salah satu pendorong pembiayaan pertumbuhan sektor swasta dan proyek infrastruktur, termasuk investasi di pesisir selatan pada sektor minyak, gas, dan sumber daya mineral.

Digitalisasi dan integrasi kawasan

Dalam dokumen anggaran dan keterangan resmi, pemerintah menekankan agenda digitalisasi untuk meningkatkan verifikasi penerima manfaat, pengawasan penggajian, dan pengurangan kebocoran melalui keterhubungan sistem perbankan dan operator uang seluler. Interoperabilitas data antara sistem pajak, bea cukai, pensiun, dan pencatatan sipil direncanakan untuk memperkuat basis pendapatan dan akurasi data kependudukan.

Pemerintah juga mengaitkan Anggaran Negara 2026 dengan proses keanggotaan Timor-Leste di ASEAN. Menurut penjelasan resmi, integrasi kawasan dipandang sebagai peluang untuk memperluas akses pasar, meningkatkan kepercayaan investor, dan menyesuaikan kerangka perdagangan serta regulasi dengan standar regional. Dalam kerangka itu, pemerintah menyoroti reformasi pertanahan, inklusi keuangan, penguatan standar akuntansi, konektivitas digital, dan peningkatan infrastruktur bandara.

Untuk kawasan Timor dan perbatasan dengan Indonesia, pemerintah menegaskan arah kebijakan berupa integrasi regional dan peningkatan konektivitas fisik dan ekonomi. Namun, dalam dokumen yang tersedia, rincian proyek perbatasan dan alokasi khusus untuk wilayah perbatasan belum diuraikan secara terperinci.

Proses politik anggaran 2026

Rancangan Anggaran Negara 2026 pertama kali disetujui dalam pembahasan umum oleh Parlemen Nasional pada 7 November 2025. Sebelum itu, Dewan Menteri menyetujui rancangan undang-undang anggaran dalam sidang luar biasa pada 30 September 2025, dan pemerintah secara resmi menyerahkannya kepada Parlemen pada 1 Oktober 2025.

Kalender resmi apresiasi anggaran menyebutkan bahwa setelah seminar dan dengar pendapat komisi pada Oktober, Parlemen akan menggelar debat umum 5–7 November dan pembahasan rinci hingga pemungutan suara final pada akhir November. Informasi pemerintah kemudian mencatat bahwa Parlemen menyetujui Anggaran Negara 2026 dalam pemungutan suara akhir pada 21 November 2025, dengan jumlah suara yang sama seperti pada persetujuan umum, dan anggaran itu dikirimkan kepada Presiden Republik untuk dipromulgasikan.

Sumber

• Lao Hamutuk – General State Budget 2026 Report
• Government of Timor-Leste – Address by His Excellency the Prime Minister on the Occasion of the Presentation of the Draft Law on the General State Budget for 20