Kemenkum NTT Bahas Harmonisasi Regulasi Sumba Barat

Waikabubak — Pembahasan harmonisasi tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan berlangsung pada 25 September 2026 di Sumba Barat. Kegiatan itu melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Harmonisasi diarahkan untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini juga ditujukan untuk mencegah aturan yang tumpang tindih dan mendukung penerapan regulasi secara efektif di daerah.

Harmonisasi menentukan kualitas aturan daerah Sumba Barat

Bagi pembaca di Pulau Sumba, pembahasan ini berkaitan langsung dengan kualitas aturan yang akan menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Regulasi yang selaras dapat mengurangi pertentangan antaraturan dan memberi dasar hukum yang lebih jelas bagi pelaksanaan kebijakan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Silvester Sili Laba menjelaskan bahwa harmonisasi bukan hanya penyelarasan rumusan pasal. Langkah tersebut juga memastikan setiap peraturan memiliki dasar hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, serta menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerintahan daerah.

Pembahasan mencakup tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Sumba Barat. Sekretaris Daerah Sumba Barat Yermia Ndapa Doda dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Soleman Soga Lena terlibat dalam pembahasan rancangan regulasi daerah.

Rancangan yang dibahas meliputi pembentukan 20 Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2026, serta Rancangan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang uraian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sumber

• RRI — laporan harmonisasi peraturan di Sumba Barat
• ntt.kemenkum.go.id