KPU Belu Bahas Enam Standar Pelayanan di Atambua

Atambua — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Tingkat Kabupaten Belu Tahun 2026 di Aula Kantor KPU Kabupaten Belu, Kamis, 29 Oktober 2026. Forum ini membahas enam standar pelayanan.

Peserta forum mencakup jajaran KPU Kabupaten Belu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Belu, Dinas Komunikasi dan Informatika Belu, Kepolisian Resor Belu, Komando Distrik Militer 1605/Belu, Kejaksaan Negeri Belu, perangkat daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik, pengurus partai politik, serta media Pena Batas.

Enam layanan yang dibahas meliputi autentifikasi perolehan suara sah partai politik, pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pendidikan pemilih, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dan layanan kerja sama.

Standar layanan menentukan akses warga Belu

Forum ini penting bagi pembaca di Timor karena standar pelayanan menentukan cara warga, partai politik, dan kelompok masyarakat berinteraksi dengan KPU Belu. Kejelasan prosedur dapat membantu masyarakat menyampaikan pengaduan, memperoleh informasi, mengikuti pendidikan pemilih, serta mengakses layanan data pemilih.

KPU Belu menyelenggarakan forum tersebut sebagai ruang untuk menerima masukan dari berbagai pihak sebelum standar pelayanan ditetapkan. Keterlibatan pemerintah daerah, aparat keamanan, penyelenggara pemilu, partai politik, dan media memperluas pembahasan dari sisi kebutuhan layanan dan pelaksanaannya.

Forum itu juga berkaitan dengan ketentuan pelayanan publik yang mewajibkan penyelenggara menyusun standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Penyusunan standar juga mengikutsertakan masyarakat.

Sumber

• kupang.tribunnews.com
• belukab.go.id